SUMENEP– Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dinilai gagal dalam melaksanakan kerja sosial.
Kordinator Aksi Unjuk Rasa (Unras) dari gerakan mahasiswa ekstra parlemen Mohammad Nur dalam orasinya mengatakan, sebagai dinas yang bergerak dalam sektor pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sumenep di bawa pimpinan Zulkarnain, telah gagal total.
“Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep lebih suka berjanji akan melakukan labelisasi penerima bantuan sosial program keluarga harapan, yang kerap kali dijanjikan sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 tak ada kejelasan sama sekali,” kata Moh Nur dalam tututannya.Selasa (21/02/2023).
Masih Moh Nur menyampaikan,” Dalam investigasi kami di lapangan para penerima bantuan PKH masih belum ada satupun kami lihat label penerima bantuan,Uajrnya dalam orasi.
“Dan yang paling parahnya dari Kepala Dinsos P3A Sumenep, mengklaim bahwa angka kemiskinan mulai menurun, di sampaikan didepan massa aksi demontrasi,” terangnya dengan lantang.
Mohammad Nur menegaskan, yang di klaim Kepala Dinsos P3A Sumenep, itu salah total , faktanya adalah program Bupati Sumenep ini bukan kinerja dinsos sejatinya seperti itu.
Para massa aksi mendesak Kepala Dinsos P3A Sumenep lebih baik mundur dari jabatannya, karena dengan jelas dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya dan pengentasan kemiskinan sudah gagal total, Seruannya Korlap aksi.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Sumenep Zulkarnain mengatakan,” Sejak dari awal saya tidak alergi akan kritikan dari mahasiswa, bahkan kami akan mengakomodasi apa yang di sarankan ke Dinsos
Sedangkan program labelisasi ini adalah program tahun 2023 dan kegiatan ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum bisa di laksanakan, Paparnya didepan para massa aksi Mahasiswa.
Tak hanya itu lanjut, Zulkarnain menambahkan dan kami di angkat jadi kepala Dinsos P3A Sumenep pada tanggal 2 April 2022.
Sementara upayanya untuk pengentasan kemiskinan masih banyak yang kami kerjakan yang salah satunya adalah memberikan bantuan kursi roda ke disabilitas.(amn/hn)
