SUMENEP,- Warga yang juga pedangan kaki lima Kisnawati, mengeluhkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum, yaitu kelangkaan minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok ibu rumah tangga,
Kisnawati menilai di cabutnya harga eceran tertinggi (HET), otomatis harga minyak goreng pasti naik drastis, sehingga akan berdampak daya beli masyarakat akan tidak mampu untuk membelinya, karena harga subsidi tersebut sudah di cabut oleh pemerintah pusat, saat ini adalah pemerintahan di era Joko Widodo, ujarnya pada media.
“Sedangkan Negara Indonesia merupakan negara yang kaya raya dengan kualitas kelapa sawitnya dan rempah rempah yang ada di perut Bumi Pertiwi ini,” tuturnya pada Senin (21/3/2022).
Lebih lanjut Kisnawati mengatakan, sehingga masyarakat tampa Negara, artinya apa, pemerintahan hari ini, tidak ingin intervensi soal kebutuhan pokok yaitu minyak goreng tersebut,
Kisnawati menambahkan Jika memang seperti itu, maka tidak ada gunanya ada pemimpin yaitu Presiden yang di pilih langsung oleh rakyat Indonesia, dengan harapan masyarakat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan seharusnya Hadir Negara untuk mengurangi beban hidup masyarakat yang di alaminya saat ini,
Dalam hemat kami, Negara ingin bergerak dengan sistem para oligarki (kaum pemodal besar), dengan pelan pelan memberikan kepada para pengusaha besar terkait hajat banyak orang, buktinya HET minyak goreng sudah di cabut dan harga tersebut di atur oleh kaum pemodal besar terkait minyak goreng,
“Sebenarnya Negara dan masyarakat itu ibarat ikan dan laut yang tetap tidak bisa di pisahkan, jika salah satunya di tidak ada maka akan terjadi bencana besar, yang dialaminya,” Jelasnnya
Kisnawati, menilai Minyak goreng, seharusnya tetap ada jaminan dan tanggung jawab dari pemerintah soal harga eceran tertinggi, jangan sampai di hilangkan tanggung jawab tersebut, Ini hajat hidup orang banyak,
Jangan sampai Negara di atur oleh para pemodal besar yaitu oligarki, jika ini terealisasi maka akan terjadi krisis ekonomi, tandasnya.
“Bayangkan saja, baru selesai menghadapi situasi pandemi atau Covid-19, bagaimana memulihkan perekonomian masyarakat selama pandemi, tiba tiba pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan yang dinilai anti rakyat yaitu mencabut HET, sehingga minya goreng mahal,” ucapnya.
Situasi saat ini, masyarakat Indonesia sangat terpukul dengan adanya kebijakan tersebut, kebijakan yang berpihak kepada kepentingan oligarki politik, bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, yang seharusnya kebijakan pemerintah mensejahterahkan rakyat Indonesia, tegasnya
Sebenarnya rakyat Indonesia tidak minta rumah mewah, mobil mewah, dan uang banyak, akan tetapi masyarakat kecil hanya cukup kebutuhan pokok dalam sehari harinya yang lebih di murah kan, bukan minta di gratis kan, rakyat kecil cuma di murah kan aja, Negara harus hadir dalam soal ini,tambahnya.
Jika semua bahan bahan pokok mahal yang kebetulan masyarakat sehari-hari nya maka ini adalah kegagalan rezim pemerintahan era Joko Widodo,” pungkasnya.(*/hen)
