OPINI – Siapa warga Banyuwangi yang tidak kenal Abdullah Azwar Anas. Dia adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB).
Sebelum didapuk menteri oleh Presiden Jokowi, dia adalah Bupati Banyuwangi dua periode dengan rentang waktu 2010-2020.
Sepak terjang dan kiprahnya sangat jelas. Berkat kinerjanya, Banyuwangi dikenal luas. Tidak bisa dipungkiri, bahwa kebijakan dan terobosannya bisa mengangkat citra Banyuwangi. Sebagai warga Banyuwangi, dimanapun berada selalu percaya diri karena memiliki tokoh selevel menteri.
Kini, sang menteri harus menghadapi situasi politik dengan segala dinamikanya. Betapa tidak, istrinya Ipuk Fiestiandani, bupati saat ini kembali menghadapi pertarungan politik tensi tinggi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digeber tanggal 27 November nanti.
Sang menteri tampaknya paham betul tentang dinamika politik Banyuwangi. Nah, pada momen pilkada tahun ini, tokoh tokoh sentral yang sempat berseberangan dengan sang menteri kini akhirnya bisa diajak bersama lagi.
Sebagai contoh, Michael Edy Hariyanto, ketua Partai Demokrat Banyuwangi. Saat ini, Bos Alam Indah Lestari (AIL) Rogojampi itu benar-benar tancap gas dan terus memanaskan mesin dalam upaya memenangkan pasangan calon bupati-wakil bupati, Ipuk Fiestiandani – Mujiono (IMUN).
Padahal jika mengacu pada periode lalu, Michael menjadi garda terdepan untuk pasangan calon Yusuf Widyatmoko – KH. Riza Aziziy. Hasilnya, Michael yang menjadi “jenderal perang” Partai Demokrat bersama koalisi PKB dan Golkar hanya kalah tipis sekitar 40 ribuan suara atas pasangan Ipuk Fiestiandani – H. Sugirah.
Data dan fakta itu tampaknya menjadi salah satu pemikiran sang menteri bagaimana beratnya melawan koalisi PKB, Golkar dan Demokrat di Pilkada Banyuwangi.
Kini, sang menteri pada akhirnya sanggup menyelaraskan hubungan politik dan merangkul Partai Demokrat dan malah bertambah Golkar bergabung di dalamnya. Bukan hanya itu, ketua tim pemenangan koalisi jumbo mengusung Ipuk – Mujiono adalah Ruliyono yang notabene Ketua Golkar.
Andai saja Mahkamah Konstitusi tidak memutus ambang batas minimal pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah 6,5 persen oleh partai politik, maka Pilkada Banyuwangi bisa terjadi sang petahana melawan bumbung kosong karena hanya sisa PKB tidak cukup mengusung paslon. Kini, PKB akhirnya mengusung paslon atas nama KH. Moh. Ali Makki Zaini – Ali Ruchi sebagai penantang sang petahana.
Jika dikalkulasi, kemenangan bagi pasangan IMUN agregat lebih baik melihat komposisi daftar parpol sebagai pengusung. Sebab, perolehan gabungan suara parpol pengusung dan pendukung IMUN telah mencapai 80 persen lebih. Tetapi, ini hitung-hitungan di atas kertas sesuai dengan capaian partai politik.
Meski demikian, keputusan ada di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilih. Ini juga bagian tugas parpol memberikan edukasi dan gencar sosialisasi hingga ke arus bawah.
Termasuk bagaimana menyampaikan segala program-programnya dan tentunya bisa bermanfaat untuk rakyat.
Memang, selama ini, fenomena paslon yang diusung parpol dengan skala besar, baik di pilkada maupun Pilpres kerapkali memenangkan hasil positif di bilik suara. Sebagai contoh, Pilkada Banyuwangi 2005 yang dimenangkan oleh Ratna Ani Lestari.
Saat itu, meski didukung partai non parlemen, tapi jumlah partai pengusung cukup melimpah yaitu 18 Parpol.
Pada pilkada 2010, duet Anas – Yusuf menang dan berlanjut ke Pilkada 2015 yang sukses dengan kemenangan meyakinkan. Pada 2020, data menyebutkan bahwa parpol pengusung dengan jumlah paling banyak juga masih berakhir happy ending.
Nah, pada Pilkada 2024 ini, Pasangan IMUN dinilai bisa menapakkan kaki lebih dulu jika dibandingkan sang rival dengan jargon Ali-Ali. Jika rumus tersebut masih berlanjut, maka potensi kemenangan ada di pihak duet IMUN.
Jika IMUN melenggang mulus, maka kinerja program-program untuk kesejahteraan Rakyat Banyuwangi harus lebih ditingkatkan. Mengingat, andai menang, Sang petahana sudah tidak bisa kembali mencalonkan diri pada pada Pilkada 2029 mendatang karena terpilih dua periode.
Andai kalah, Ipuk masih memiliki kans maju karena skor masih 1-1. Karena Gus Makki, pada Pilkada 2020 lalu berada di barisan Yusuf-Riza.
Maka, apakah pilkada tahun ini skor 2-0 untuk sang menteri sebagai jenderal perang sang istri melawan Gus Makki, atau justru Gus Makki yang kali ini sebagai “pemain” bisa menyamakan kedudukan 1-1 atas sang menteri? Patut dinanti!
Penulis adalah Ali Nurfatoni, Sekretaris Forum Diskusi Dapil Se Banyuwangi
