Seputarindonesia.net II BOJONEGORO- Anggota dewan komisi C Muhamad Rozi dalam kegiatan reses masa sidang ll tahun 2022 di kelurahan Jetak, kecamatan Bojonegoro Kota.Rabu (18/05/2022).
Dalam kegiatan Muhamad Rozi memuji kinerja pemerintah daerah Bojonegoro.Menurut dia di bawah kepemimpinan Bu Annah Mu’Awanah pembangunan fisik dinilai menunjukkan kemajuan yang pesat.
Disektor pendidikan pun telah mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah penghasil minyak dan gas bumi ini.
“Kayak program bea siswa. Sudah terealisasi juga.” kata Rozi
Program pendidikan merupakan implementasi dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong indeks pembangunan manusia Bojonegoro.
Dalam bidang layanan kesehatan pemerintah daerah selama ini juga telah memberikan banyak perubahan.
“Terbaru pemkab mendirikan rumah sakit baru di kecamatan Kepohbaru.” jelas Muhammad Rozi saat reses masa sidang II tahun ini.
Hal itu membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Seperti penambahan sarana dan prasarana kesehatan untuk puskesmas.Maraknya pemberitaan Hepatitis Akut pun menjadi bahan pembicaraan anggota dewan saat itu.Walaupun tidak ditemukan kasus itu namun kita harus tetap waspada dan selalu menjaga kesehatan.
Obat dan makanan yang tidak mengantongi izin edar dari badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) pun jadi cerita kala itu.
“Produk ilegal beresiko terhadap kesehatan kita harus mewaspadai. Hal ini mengandung resiko besar terutama terhadap lambung.” ujar Rozi.
Indikator dari RSUD Sosrodoro Djatikoesoemo banyak pasien yang sakit lambung dikarenakan mengkonsumsi jamu, obat atau makanan yang tidak mempunyai izin BPPOM.
“Alhamdulillah program Ibu Bupati Anna Mu’awanah sudah terealisasi 100 %.Di antaranya pemberian insentif kepada RT/RW dengan total anggaran Rp11.532 miliar yang diperuntukkan 9.610 ketua RT/RW di Bojonegoro.” Ucap Rozi
Semua itu merupakan bentuk apresiasi pemkab atas kinerja RT dan RW dalam membantu proses pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam momentum ini juga dilakukan audensi untuk menyerap aspirasi konstituen yang selanjutnya menindaklanjutinya dalam kapasitasnya sebagai perwujudan pemerintahan rakyat dalam pemerintahan.(Irul/Eko)
