PAMEKASAN– Program Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi Bupati Pamekasan.
Pembangunan KIHT tersebut untuk memfasilitasi kepentingan pada pengusaha rokok sekaligus mencegah peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur dan sudah dilaksanakan hanya pada pengukuran (perataan) lahan memiliki luas tanah 2,5 hektar dan untuk pembangunan pagar di sekeliling area KIHT.
Pelaksanaan pada proses pembangunan KIHT menggunakan
dana dari APBD dari DBHCHT tahun 2022 yang mencapai sekitar Rp 3 miliar, dengan masa pelaksanaan 100 hari kerja yang terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan (SPMK).
Akan tetapi dalam proses pembangunan infrastruktur produksi rokok tersebut belum terealisasi sampai sekarang. Sehingga, peruntukan anggaran pembangunan KIHT yang nilainya sebesar Rp 7,5 miliar menjadi sorotan imbas dan gagal terserap.
Sedangkan di Disperindag Kabupaten Pamekasan berdalih, kalau pembangunan tahap dua belum terealisasi karena dalam proses pelelangan tidak ada yang menjadi pemenang tender. Hal itu mengakibatkan proyek bangunan fisik dan sarana penunjang kawasan industri senilai Rp. 7,5 miliar di kawasan Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, harus berlanjut pada tahun 2023, Kata Achmad Sjaifuddin.
Sedangkan untuk anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan KIHT sebesar Rp 7,5 miliar, dari total kebutuhan sebesar Rp 13 miliar,Ungkapannya Kepala Disperindag, Achmad Sjaifuddin,
Pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang melalui dinas Disperindag Pamekasan akan tetap melanjutkan pembagunan proyek KIHT pada tahun 2023, apabila proses lelang sesuai prosedur dan ada pemenang, Bebernya lagi.
“Sedangkan untuk rencananya proyek KIHT digarap di Tahun 2022 lalu. Karena gagal lelang maka dialihkan pada 2023, asal hasil lelang baik-baik saja. Artinya, tidak ada sanggah banding, sanggah banding seperti di Tahun 2022. Dan insyaallah, itu akan terbangun dengan baik dan bisa beroperasi,” paparnya, Selasa (17/1/2023).
Lebih lanut, Sjaifuddin menambahkan bahwa setelah pembangunan ruang produksi, jalan, maingate, pengadaan lampu (listrik, Red) dan air, serta beberapa sarana lainnya dilaksanakan, pihaknya akan mengumpulkan pengusaha rokok.
Menurut Sjaifuddin, ada 6 pemilik pabrik rokok yang sudah tergabung dalam pembinaan program KIHT yang artinya 6 pemilik pabrik rokok ini supaya berkomitmen tetap bergabung di KIHT tersebut.
“Mengapa komitmen ini kita butuhkan, supaya jangan sampai bangunan yang memakan biaya besar itu tidak ada penghuninya. Yang pada akhirnya tidak berfungsi alias mangkrak. Saya tidak ingin pengalaman bangunan di Kampung Batik di desa Klampar, Proppo, terulang kembali,” tegas Sjaifuddin.
Saat ini Disprindag, kata Kadisperindag fokus pada pembangunan Pasar polowijo Kolpajung yang sudah direncanakan pada tahun 2023 dan sudah dianggarkan oleh Kementerian PUPR.
“Pembangunan Pasar polowijo Kolpajung sudah di anggarkan dan relokasi para pedagang di sana di tahun ini. Yang konsepnya green building bersumber dari APBN,” urainya menjelaskan.
APBD Pamekasan hanya untuk pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) para pedagang pasar Kolpajung di Lapangan Kowel dengan anggaran berkisar Rp 6 miliar.
Terpisah, saat dihubungi melalui WhatsApp Kepala Balai Prasarana Permukiman (BPPW) Jawa Timur, M. Reva Sastrodiningrat belum bisa dikonfirmasi terkait rencana pembangunan Pasar Kolpajung Pamekasan tersebut.
Tak hanya pada Kepala BPPW Jatim yang di konfirmasi dari pihak Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, ketika di konfirmasi melalui WhatsApp saat ini belum merespon, hingga berita ini di tayangkan. (hn)
