Kehadiran kura-kura raksasa tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut kerja sama konservasi antara KBS dengan lembaga konservasi dan kebun binatang di Jepang, salah satunya iZoo, Shizuoka.

Direktur Operasional KBS, Nurika, mengatakan kehadiran empat kura-kura Aldabra menjadi momentum istimewa karena selama 110 tahun KBS belum pernah memiliki koleksi satwa tersebut.

“Satwa yang baru hadir di KBS saat ini adalah kura-kura Aldabra. Ini merupakan salah satu jenis kura-kura darat raksasa dan termasuk yang terbesar kedua di dunia,” ujar Nurika.

Menurutnya, kedatangan satwa tersebut tidak hanya bertujuan menambah daya tarik bagi pengunjung, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai keanekaragaman hayati dan pentingnya konservasi.

“Selama KBS berdiri, kami belum pernah mempunyai satwa jenis kura-kura Aldabra. Ini adalah pertama kalinya kami mendatangkan jenis satwa tersebut. Harapannya tentu bisa menjadi tambahan daya tarik bagi pengunjung sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Empat kura-kura yang didatangkan terdiri dari satu jantan dan tiga betina. Kura-kura jantan diperkirakan berusia sekitar 40 tahun dengan berat lebih dari 100 kilogram. Sementara tiga betina berusia sekitar 25 hingga 30 tahun dengan berat rata-rata 80–90 kilogram.

Panjang tubuh kura-kura tersebut mencapai sekitar satu meter. Ukuran itu masih berpotensi bertambah karena Aldabra merupakan satwa yang dapat terus tumbuh sepanjang hidupnya, meskipun pertumbuhannya semakin lambat ketika memasuki usia dewasa.

Komposisi satu jantan dan tiga betina juga telah dipertimbangkan untuk mendukung program pengembangbiakan secara terkontrol di masa mendatang.

“Dalam hal ini kami juga membantu memperkaya keanekaragaman hayati, salah satunya melalui perkembangbiakan secara terkontrol. Karena itu, ketika mendatangkan satwa ini kami tidak hanya meminta sepasang, tetapi satu ekor jantan dan tiga ekor betina. Harapannya, potensi untuk melakukan pengembangbiakan menjadi lebih besar,” ungkap Nurika.

Meski demikian, program reproduksi tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan satwa, kondisi kesehatan, kesiapan reproduksi serta kesesuaian lingkungan.

Sebelum diperkenalkan kepada masyarakat, keempat kura-kura Aldabra tersebut harus melewati serangkaian proses, mulai dari habituasi hingga karantina.

Nurika menjelaskan, tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan satwa berada dalam kondisi sehat sekaligus mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya.

“Setelah datang, ada proses habituasi dan karantina. Setelah karantina selesai, kurang lebih sekitar dua minggu, barulah satwa dapat dibawa ke Kebun Binatang Surabaya. Sesampainya di KBS, satwa juga menjalani proses karantina kembali,” terangnya.

Setelah seluruh tahapan selesai dan kondisi satwa dinyatakan siap, KBS kemudian memperkenalkan empat kura-kura tersebut kepada publik tepat pada momentum peringatan ulang tahun ke-110.

“Dan hari ini, kebetulan tepat pada momentum ulang tahun Kebun Binatang Surabaya, kura-kura ini sudah selesai dari proses karantina dan bisa kami perkenalkan kepada masyarakat,” tambahnya.

Sebagai satwa herbivora, kura-kura Aldabra mengonsumsi berbagai jenis tumbuhan, mulai dari rumput, daun, sayuran hingga tumbuhan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisinya.

Dengan ukuran tubuh yang besar dan usia hidup yang dapat mencapai lebih dari 100 tahun, keberadaan Aldabra diharapkan menjadi media pembelajaran langsung bagi pengunjung.

Kedatangan kura-kura Aldabra menjadi salah satu bagian awal dari kerja sama konservasi KBS dengan mitra di Jepang. Ke depan, sejumlah satwa lain juga direncanakan hadir melalui kerja sama tersebut.

Nurika menyebut beberapa satwa yang masuk dalam rencana antara lain monyet Jepang, jerapah, hingga panda merah.

“Ini merupakan salah satu jenis satwa yang didatangkan lebih awal sebagai hasil tindak lanjut kerja sama. Ke depan akan menyusul beberapa jenis satwa lainnya, mulai dari monyet Jepang, jerapah, hingga panda merah yang direncanakan didatangkan dari Jepang,” katanya.

Menurut Nurika, kerja sama tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertukaran satwa. Kolaborasi juga diarahkan untuk memperkuat program konservasi, reproduksi, edukasi serta pengelolaan satwa.

“Kaitannya bukan hanya B2B, tetapi juga ada aspek government to government. Jadi semuanya melalui proses dan perizinan yang sesuai,” ujarnya.

Selain sejumlah satwa tersebut, kerja sama dengan mitra Jepang juga membuka peluang bagi KBS untuk terlibat dalam program konservasi satwa prioritas, termasuk komodo.

Namun, program yang berkaitan dengan komodo memiliki mekanisme dan perizinan yang lebih ketat mengingat komodo merupakan satwa endemik Indonesia yang mendapat perhatian khusus dalam upaya konservasi.

Nurika mengatakan apabila program pengembangbiakan komodo nantinya dapat direalisasikan, hasil reproduksinya tetap akan mengikuti ketentuan konservasi yang berlaku.

“Kalau nantinya ada telur, kemudian menetas dan berkembang biak, semuanya akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Hasilnya tetap menjadi bagian dari aset dan kepentingan konservasi negara kita,” jelasnya.

KBS menegaskan bahwa kehadiran satwa baru tidak semata-mata ditujukan sebagai tontonan bagi pengunjung. Lebih jauh, satwa tersebut diharapkan menjadi bagian dari program edukasi, penelitian dan konservasi jangka panjang.

Pengunjung nantinya dapat melihat secara langsung karakteristik kura-kura Aldabra, mulai dari cara bergerak, pola makan hingga perilakunya dalam beradaptasi dengan lingkungan.

Kehadiran empat individu sekaligus juga membuka peluang bagi KBS untuk mengembangkan program reproduksi secara terkontrol guna mendukung keberlanjutan populasi satwa.

Momentum 110 tahun KBS pun menjadi penanda babak baru bagi lembaga konservasi tersebut dalam memperkuat kerja sama internasional dan program pelestarian keanekaragaman hayati.

Nurika menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses mendatangkan hingga memperkenalkan kura-kura Aldabra kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja sama dan mendukung proses ini. Tentunya ini bukan pekerjaan satu pihak saja. Ada banyak tahapan yang harus dilakukan sampai akhirnya hari ini kura-kura Aldabra bisa diperkenalkan kepada masyarakat,” tutur Nurika.

Dengan hadirnya empat kura-kura Aldabra, KBS berharap kunjungan masyarakat tidak berhenti pada aktivitas melihat satwa. Pengunjung juga diharapkan mendapatkan pengetahuan mengenai satwa liar sekaligus memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Di usia ke-110 tahun, KBS ingin memastikan perjalanan panjangnya tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi terus berlanjut melalui program konservasi yang memberikan manfaat bagi satwa, lingkungan dan generasi mendatang.

Empat kura-kura raksasa tersebut terdiri dari satu ekor jantan dan tiga ekor betina. Dengan bobot mencapai sekitar 100 kilogram, kehadiran satwa berukuran besar tersebut menjadi daya tarik baru bagi masyarakat dan pengunjung KBS.

Kedatangan Kura-Kura Aldabra ini semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-110 Kebun Binatang Surabaya.

Tak sekadar menambah koleksi satwa, kehadiran empat Aldabra tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran KBS sebagai lembaga konservasi, edukasi, sekaligus destinasi rekreasi bagi masyarakat.

Direktur Operasional KBS, Nurika Widyasanti, mengatakan kehadiran empat Kura-Kura Aldabra menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang Kebun Binatang Surabaya.

“Kehadiran empat Kura-Kura Aldabra ini menjadi momen yang sangat istimewa karena bertepatan dengan peringatan 110 tahun KBS. Ini bukan sekadar penambahan koleksi satwa, tetapi juga bagian dari upaya kami untuk terus memperkuat peran KBS sebagai lembaga konservasi, edukasi, dan rekreasi,” ujar Nurika Widyasanti.

Kura-Kura Aldabra dikenal sebagai salah satu spesies kura-kura darat terbesar dan terberat di dunia. Empat individu yang kini menghuni KBS tersebut diperkirakan telah berusia sekitar 30 tahun.

Satwa ini berasal dari Atol Aldabra di Seychelles. Selain memiliki ukuran tubuh yang besar, Kura-Kura Aldabra juga dikenal memiliki usia hidup yang panjang, bahkan dapat hidup lebih dari 100 tahun.

Karakter satwa tersebut yang relatif jinak membuat Kura-Kura Aldabra menjadi salah satu spesies yang menarik perhatian masyarakat. Kehadirannya di KBS pun memberikan kesempatan bagi warga Surabaya dan wisatawan untuk melihat langsung salah satu spesies kura-kura darat terbesar di dunia.

Lebih dari sekadar daya tarik wisata, keberadaan empat Aldabra tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan melestarikan satwa beserta habitat alaminya.

Menurut pihak KBS, didatangkannya Kura-Kura Aldabra dari Jepang juga menjadi bagian dari penguatan kerja sama internasional antara Kebun Binatang Surabaya dengan iZoo, Shizuoka.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari konservasi, pengelolaan satwa hingga edukasi.

Kehadiran Aldabra di KBS juga mendukung pengembangan program konservasi ex-situ, yakni upaya pelestarian satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya melalui pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan.

Memasuki usia ke-110 tahun, Kebun Binatang Surabaya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan satwa serta mengembangkan berbagai program konservasi dan edukasi bagi masyarakat.

Kehadiran empat Kura-Kura Aldabra dari Jepang menjadi salah satu penanda perjalanan baru KBS dalam memperkuat posisinya sebagai ruang konservasi, edukasi, sekaligus rekreasi bagi masyarakat Surabaya dan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Launching Synergy Persebaya yang digelar di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026).

CEO Persebaya, Azrul Ananda, mengatakan kekuatan sebuah klub profesional tidak hanya bisa dilihat dari nilai pasar atau market value para pemainnya. Menurutnya, ada investasi besar yang sering kali tidak terlihat di permukaan.

Azrul mengibaratkan nilai sebuah klub seperti gunung es. Market value pemain hanya merupakan bagian yang terlihat, sementara fondasi terbesar justru berada di bawah permukaan.

“Bicara market value, Persebaya mungkin tak akan menjadi yang tertinggi. Sebab Persebaya selama ini fokus pada pembinaan pemain-pemain muda. Secara market value, angka mereka tidak besar atau mungkin angkanya belum muncul. Tapi ada value yang besar di balik proses membawa mereka dari junior ke level yang lebih tinggi,” jelas Azrul.

Menurutnya, investasi Persebaya tidak hanya dilakukan melalui pembelian pemain. Manajemen juga terus memperkuat pembinaan pemain muda, tim kepelatihan, infrastruktur sports science, sistem scouting, departemen analis, hingga berbagai aspek lain yang mendukung performa tim.

Bahkan, terkait tim kepelatihan, Azrul mengungkapkan Persebaya telah menjajaki komunikasi dengan Bernardo Tavares sejak tiga tahun lalu. Namun, rencana tersebut baru dapat direalisasikan pada pertengahan musim lalu karena Tavares masih harus menghormati kontraknya dengan klub sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Azrul juga menyoroti pentingnya membangun hubungan yang semakin positif antara Persebaya dan Bonek.

Menurutnya, Bonek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persebaya. Karena itu, manajemen ingin memperbanyak berbagai hal positif sekaligus mengurangi tindakan yang justru merugikan klub maupun Kota Surabaya.

Dalam sembilan tahun terakhir, berbagai kejadian yang merugikan disebut telah menimbulkan dampak finansial yang sangat besar. Nilainya mencapai sekitar Rp20 miliar.

Kerugian tersebut berasal dari berbagai denda, kehilangan pendapatan akibat pertandingan tanpa penonton atau laga usiran, hingga biaya perbaikan kerusakan stadion dan Persebaya Store.

“Bonek adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Persebaya. Karena itu, yang ingin kami bangun bukan sekadar hubungan antara klub dan suporter, tetapi bagaimana kita bersama-sama memperbanyak kebaikan dan menghilangkan hal-hal yang merugikan Persebaya dan Surabaya,” kata Azrul.

Salah satu contoh yang disoroti adalah penggunaan flare di stadion. Denda paling kecil akibat pelanggaran tersebut bisa mencapai sekitar Rp50 juta.

Padahal, nominal tersebut setara dengan biaya operasional selama empat bulan bagi Bonek Panti, panti asuhan yang dikelola komunitas Bonek dengan kebutuhan operasional sekitar Rp13 juta per bulan.

Selain itu, Azrul menjelaskan bahwa pendapatan tiket pertandingan hanya menjadi salah satu sumber pemasukan klub. Dalam sepak bola profesional Indonesia, rata-rata pendapatan tiket hanya mampu menutup sekitar 15 persen dari total biaya operasional tim selama satu musim.

Selain memperkuat tim dan hubungan dengan suporter, Persebaya juga terus membangun kepercayaan bersama sponsor dan partner.

Azrul menegaskan, kerja sama dengan partner tidak hanya sebatas menempatkan logo di jersey atau konten digital.

“Bagi kami, partner bukan sekadar logo yang ditempel di jersey atau muncul di konten digital. Kami ingin partner benar-benar menjadi bagian dari ekosistem Persebaya. Karena itu, kami selalu mendorong adanya aktivasi yang bisa bersentuhan langsung dengan Bonek dan masyarakat Surabaya melalui berbagai kegiatan positif,” katanya.

Menurut Azrul, hubungan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak. Partner mendapatkan akses terhadap komunitas Persebaya yang kuat, sementara Bonek dan masyarakat juga memperoleh manfaat dari berbagai program yang dijalankan bersama.

“Semakin banyak partner yang mau terus bersama Persebaya menunjukkan bahwa ada kepercayaan yang harus kami jaga. Tugas kami adalah memastikan kepercayaan itu tidak hanya menghasilkan exposure, tetapi juga menghasilkan sesuatu yang nyata bagi partner, Bonek, dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam mengarungi Super League 2026-2027, Persebaya mendapat dukungan dari sejumlah partner.

Kapal Api hadir sebagai main partner. Sementara jajaran official partners terdiri dari Indomie, Extra Joss, Antangin, MPM Honda, Citicon, Bale by BTN, Implora, dan AZA.

Sedangkan supporting partner Persebaya meliputi Nusaboard, Hope Physiotherapy, Mayapada Hospital, Nusanet, dan Nikon.

Semangat sinergi juga diperluas melalui hubungan Persebaya dengan Pemerintah Kota Surabaya dan jajaran Muspida.

Ke depan, kerja sama tersebut diarahkan ke tahap yang lebih luas, termasuk pemanfaatan sarana olahraga di Surabaya hingga keterlibatan Persebaya sebagai amplifier berbagai kampanye program Pemerintah Kota Surabaya.

“Persebaya adalah bagian dari Surabaya. Karena itu, kami ingin hubungan dengan Pemerintah Kota Surabaya bukan hanya terjadi ketika Persebaya bertanding. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama untuk kota ini,” kata Azrul.

Sebelumnya, Persebaya telah terlibat dalam berbagai kampanye yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari pembayaran parkir digital, pengelolaan sampah, hingga kampanye pencegahan bencana.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengapresiasi kolaborasi yang selama ini telah terjalin antara Pemerintah Kota Surabaya, Persebaya, dan Bonek.

Menurut Eri, Persebaya dan Bonek memiliki kekuatan besar untuk menyampaikan berbagai pesan positif tentang Kota Surabaya kepada masyarakat.

“Terima kasih untuk Mas Azrul, semua manajemen Persebaya dan tentunya Bonek dan Bonita. Semoga langkah baik yang kita lakukan ini bisa mewujudkan apa yang kita harapkan bersama, yakni Persebaya juara,” ujar Eri Cahyadi.

Azrul menegaskan, tujuan akhir Persebaya tentu adalah meraih gelar juara. Namun, perjalanan menuju target tersebut membutuhkan fondasi klub yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak.

“Tujuan akhirnya tentu kami ingin menjadi juara. Tetapi untuk menuju ke sana, kami membutuhkan tim yang kuat, sistem yang kuat, Bonek yang terus mendukung dengan cara yang positif, partner yang percaya kepada kami, serta sinergi yang baik dengan Pemerintah Kota Surabaya. Sinergi inilah yang kami percaya akan membawa Persebaya menuju 100th Glory,” pungkas Azrul.

Berdasarkan tanda bukti laporan yang diterima redaksi, laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1476/XII/2025/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR dan dibuat pada 22 Desember 2025.

Pelapor dalam perkara tersebut diketahui bernama A.D. Dalam laporan itu, pelapor melaporkan dugaan tindak pidana ITE terkait peristiwa yang disebut terjadi pada 17 Desember 2025.

Namun, hingga kini, pelapor mengaku belum mendapatkan perkembangan signifikan terkait penanganan perkara yang dilaporkannya.

Menurut pelapor, selama proses berjalan, dirinya juga belum mengetahui adanya pemanggilan terhadap terlapor untuk dimintai keterangan oleh penyidik.

Selain itu, pelapor mengaku telah beberapa kali mempertanyakan perkembangan laporan serta meminta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Namun, menurutnya, permintaan tersebut selama ini hanya mendapat jawaban bahwa akan ditindaklanjuti.

“Sudah hampir delapan bulan laporan ini berjalan, tapi belum ada pemanggilan sama sekali terhadap terlapor. Saat saya meminta SPDP juga hanya dijanjikan,” keluh pelapor.

Atas kondisi tersebut, pelapor berharap Polrestabes Surabaya dapat memberikan kepastian hukum dan menjelaskan perkembangan penanganan perkara yang telah dilaporkannya sejak Desember 2025.

Menanggapi keluhan tersebut, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali melakukan pengecekan terhadap proses penanganan laporan tersebut.

“Terima kasih informasinya, akan dicek kembali proses penanganannya,” ujar David Manurung saat dikonfirmasi.

AKBP David Manurung memang saat ini menjabat sebagai Kasatreskrim Polrestabes Surabaya setelah ditunjuk dalam mutasi jabatan pada Mei 2026. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai sejauh mana proses penyelidikan maupun tindak lanjut terhadap laporan tersebut. 

Keluhan itu diunggah melalui akun media sosial Threads @tasyamarcella96. Dalam unggahannya, pemilik akun menuliskan, “Ambil barang bukti kecelakaan GRATIS… iya sih gratis tapi buat minta surat pengeluaran kendaraan harus bayar,” disertai emoji tertawa.

Unggahan tersebut turut dilengkapi foto surat bertajuk Pengeluaran Barang Bukti Kendaraan Bermotor serta bukti transaksi transfer senilai Rp1 juta melalui metode BI-FAST pada 26 Agustus 2026 pukul 13.04 WIB.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan pengunggah, uang tersebut diklaim bukan sebagai biaya pengambilan sepeda motor yang menjadi barang bukti kecelakaan, melainkan berkaitan dengan pengurusan surat pengeluaran kendaraan.

Keluhan itu kemudian menuai beragam respons dari warganet. Salah satu komentar menyebut tidak ada yang benar-benar gratis dalam proses tersebut.

Namun, persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga berkaitan dengan keluhan tersebut. Dalam pesan itu, pengunggah disebut diminta untuk datang ke kantor setelah persoalan yang diunggah di media sosial menjadi viral.

Pesan tersebut berbunyi, “Ada yg perlu tak sampaikan, mbak kira-kira pulang kerja bisa ke kantor pak Kanit saya mau ada perlu.”

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik. Warga yang sebelumnya mengaku mengalami musibah kecelakaan, justru merasa harus mengeluarkan biaya saat mengurus kendaraan yang menjadi barang bukti. Setelah keluhannya viral, persoalan tersebut disebut berujung pada permintaan agar yang bersangkutan datang ke ruang atau kantor Kanit.

Sebelumnya, Polrestabes Surabaya pernah menegaskan bahwa proses pengambilan kendaraan yang menjadi barang bukti kecelakaan lalu lintas dilakukan tanpa dipungut biaya. Pemilik kendaraan hanya diminta melengkapi persyaratan administrasi dan kepemilikan kendaraan sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara itu, unggahan viral terkait dugaan permintaan uang Rp1 juta dalam pengurusan surat pengeluaran kendaraan tersebut kini menjadi perhatian publik. Sejumlah informasi yang beredar menyebut pihak kepolisian meminta bukti lengkap untuk menelusuri persoalan tersebut. 

Hingga berita ini ditulis, perlu ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai dugaan permintaan pembayaran tersebut, termasuk alasan warga diminta datang ke kantor setelah keluhannya ramai diperbincangkan di media sosial.

Sidang yang berlangsung di Ruang Kartika PN Surabaya tersebut mengagendakan pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota keberatan atau eksepsi yang sebelumnya diajukan tim kuasa hukum terdakwa.

Dalam persidangan, JPU Siska Christina menyampaikan bahwa surat dakwaan terhadap Santoso telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Berawal dari Penggeledahan Gudang

Sementara itu, berdasarkan surat dakwaan JPU, perkara tersebut bermula dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Unit 2 Subdit I Dittipidter Bareskrim Polri di gudang PT BPI, Jalan Margomulyo Nomor 46 Blok A-8, Surabaya, pada 17 September 2025.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan ratusan gulung wire rope berbagai ukuran dengan merek UNISTRAND dan RRT.

JPU menyebut PT BPI memperoleh produk wire rope tersebut dari PT Surya Indah Jaya Dieselinido Perkasa dan PT Surya Sentra Gemilang Sentosa. Kedua perusahaan tersebut diketahui memiliki SPPT SNI untuk produk dengan merek DONGWA.

Namun, menurut dakwaan JPU, produk tersebut kemudian diperdagangkan oleh PT BPI menggunakan merek UNISTRAND dan RRT tanpa memiliki SPPT SNI atas merek yang diperdagangkan.

Dalam perkara ini, Santoso didakwa secara alternatif dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, terdakwa juga didakwa dengan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 65 juncto Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta Pasal 109 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah disesuaikan dengan ketentuan pidana terbaru.

Edward menegaskan pihaknya akan tetap mengikuti seluruh tahapan persidangan dan menghormati sepenuhnya kewenangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut.

“Kami percaya bahwa keadilan lahir dari proses yang objektif. Karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilai seluruh fakta dan argumentasi berdasarkan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Dorongan tersebut disampaikan Faisol Riza saat mengunjungi PT Bumi Menara Internusa (BMI), salah satu perusahaan pengolahan dan pengekspor produk perikanan di Surabaya, Jawa Timur.

Dalam kunjungannya, Faisol Riza meninjau langsung seluruh tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga penyimpanan produk sebelum dikirim ke berbagai negara tujuan ekspor.

Menurutnya, industri pengolahan hasil laut memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekspor nasional. Pemerintah pun terus berupaya membantu pelaku industri mengatasi berbagai hambatan agar kapasitas produksi dan nilai ekspor dapat terus meningkat.

“Industri pengolahan hasil laut ini memiliki kontribusi besar terhadap ekspor Indonesia. Pemerintah tentu ingin mendorong agar berbagai hambatan yang dihadapi industri bisa diselesaikan sehingga kapasitas produksi dan ekspor semakin meningkat,” ujar Faisol Riza.

Ia menilai peluang pasar internasional untuk produk perikanan Indonesia masih terbuka sangat luas. Sejumlah pasar besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, hingga negara-negara Eropa masih menjadi tujuan potensial bagi produk olahan ikan dan hasil laut asal Indonesia.

Karena itu, peningkatan produksi dalam negeri dinilai menjadi langkah penting agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pasar global yang terus berkembang.

Meski demikian, Faisol mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan daya saing dibanding sejumlah negara eksportir produk perikanan dunia.

Salah satu negara yang menjadi perhatian adalah Ekuador, yang dinilai memiliki kemampuan produksi dan ekspor cukup kuat di pasar internasional.

“Kita harus terus meningkatkan kapasitas dan daya saing. Pasarnya besar, baik di Amerika Serikat, Tiongkok maupun Eropa. Tinggal bagaimana industri kita bisa memenuhi permintaan tersebut secara konsisten,” katanya.

Sementara itu, Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Bumi Menara Internusa, Aris Utama, mengatakan perusahaannya saat ini mampu mengekspor sekitar 35 ribu ton produk perikanan setiap tahun.

Beragam komoditas hasil laut dikirim ke pasar internasional, mulai dari ikan, udang, rajungan hingga gurita.

Produk-produk tersebut dipasarkan ke sejumlah negara, di antaranya Jepang, Tiongkok dan Amerika Serikat.

“Untuk total ekspor kami mencapai sekitar 35 ribu ton per tahun. Komoditasnya beragam, mulai ikan, udang, rajungan sampai gurita,” ujar Aris.

Menurut Aris, Amerika Serikat masih menjadi salah satu pasar terbesar bagi PT BMI. Bahkan, sekitar 80 persen dari produk perikanan perusahaan tersebut dikirim untuk memenuhi pasar Negeri Paman Sam.

Ke depan, perusahaan berharap dapat memperluas pasar ekspor ke lebih banyak negara. Arahan dari Wakil Menteri Perindustrian juga menjadi dorongan bagi industri untuk terus memperkuat jaringan pasar internasional.

Selain memperluas pasar, PT BMI juga terus membangun sinergi dengan mitra di sektor hulu. Hasil produksi dari nelayan maupun pelaku usaha di tingkat bawah ditampung dan diolah agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan ke pasar global.

Kolaborasi dari sektor hulu hingga industri pengolahan dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperkuat rantai pasok sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan di dalam negeri.

Dengan potensi sumber daya laut Indonesia yang besar, pemerintah berharap industri pengolahan perikanan mampu terus berkembang dan menjadi salah satu motor penggerak ekspor nasional.

Penulis: Redaksi Seputar Indonesia

Organisasi yang menaungi para operator kapal penyeberangan tersebut menilai ketidaksesuaian data manifes tidak bisa serta-merta dibebankan kepada perusahaan pelayaran. Ada sejumlah faktor yang dinilai turut memengaruhi, mulai dari sistem penjualan tiket, proses check in, hingga pengawasan akses di kawasan pelabuhan.

Ketua Bidang Usaha dan Tarif DPP Gapasdap, Rakhmatika Ardianto, mengatakan salah satu persoalan mendasar terletak pada sistem tiket kendaraan yang berlaku saat ini.

Menurutnya, satu kendaraan tetap dikenakan satu tiket meskipun jumlah orang yang berada di dalam kendaraan berbeda-beda.

“Kalau sekarang satu mobil penumpangnya satu orang atau lima orang, tarifnya tetap satu kendaraan. Dulu sebelum KM 58 Tahun 2003, setiap penumpang memiliki tiket sendiri sehingga jumlah penumpang bisa diketahui secara pasti,” ujar Rakhmatika.

Karena itu, Gapasdap mengusulkan penerapan kembali sistem one person one ticket. Sistem tersebut dinilai dapat membantu memastikan setiap orang yang melakukan perjalanan penyeberangan tercatat secara individual.

Dengan pendataan yang lebih rinci, jumlah penumpang di atas kapal diharapkan dapat diketahui secara akurat dan meminimalkan terjadinya perbedaan antara kondisi aktual dengan manifes.

Selain persoalan regulasi tiket, Rakhmatika juga menyinggung sistem penjualan tiket yang masih melibatkan agen di luar kawasan pelabuhan. Menurutnya, tanpa integrasi data dan pengawasan yang kuat, mekanisme tersebut dapat menjadi salah satu celah munculnya ketidaksesuaian data.

Persoalan lainnya adalah tahapan check in yang saat ini berada dalam kewenangan operator pelabuhan. Dalam proses tersebut, perusahaan pelayaran berada pada posisi akhir sebelum penumpang dan kendaraan masuk ke kapal.

“Perusahaan pelayaran berada di posisi terakhir. Ketika proses bongkar muat berlangsung, waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga kami tidak selalu bisa mendeteksi secara detail apabila ada ketidaksesuaian data,” jelasnya.

Gapasdap juga menyoroti pentingnya sterilisasi kawasan pelabuhan. Menurut Rakhmatika, masih terdapat sejumlah akses yang memungkinkan orang keluar masuk tanpa melalui mekanisme pendataan secara maksimal.

Kondisi ini dinilai berpotensi terjadi ketika seseorang masuk bersama kendaraan besar, termasuk truk, sehingga keberadaannya tidak seluruhnya tercatat dalam sistem penumpang.

“Masih banyak pintu di pelabuhan yang belum steril. Orang bisa keluar masuk, bahkan ikut kendaraan tertentu tanpa terdeteksi. Ini yang harus diperbaiki agar semua penumpang benar-benar tercatat,” katanya.

Rakhmatika menegaskan, ketepatan data manifes bukan sekadar persoalan administrasi. Data tersebut memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan pelayaran, termasuk untuk mengetahui kapasitas kapal dan memudahkan proses penanganan apabila terjadi situasi darurat.

Ketidaksesuaian jumlah penumpang juga dapat menyulitkan proses evakuasi ketika terjadi kecelakaan di tengah perjalanan.

Namun demikian, perusahaan pelayaran kerap menjadi pihak yang pertama disorot ketika ditemukan perbedaan antara data manifes dengan jumlah penumpang di lapangan.

“Kalaupun tidak terjadi kelebihan penumpang, ketika jumlah penumpangnya tidak jelas maka perusahaan pelayaran yang sering disalahkan. Padahal ada banyak faktor yang memengaruhi akurasi data tersebut,” tutur Rakhmatika.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gapasdap mendorong adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan angkutan penyeberangan. Pembenahan dinilai perlu dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari aturan tiket, sistem penjualan, mekanisme check in, hingga pengamanan akses di kawasan pelabuhan.

Menurutnya, peningkatan akurasi manifes membutuhkan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi penyeberangan.

“Setiap titik yang berpotensi menimbulkan perbedaan data harus dianalisis dan diperbaiki bersama. Kalau sistem pendukungnya baik, maka data manifes juga akan jauh lebih akurat,” pungkasnya.

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 22 saksi dari sejumlah pihak. Mereka terdiri dari pihak kapal, penumpang hingga saksi ahli.

Selain pemeriksaan saksi, Ditpolairud Polda Jatim juga mendalami proses keberangkatan kapal sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Salah satunya dengan meminta keterangan dari pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Perak Surabaya.

Direktur Polairud Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap secara terang penyebab serta rangkaian peristiwa kebakaran kapal tersebut.

Peristiwa nahas itu diketahui menewaskan lima orang korban. Sementara sejumlah orang lainnya dilaporkan masih diduga hilang.

“Sejauh ini sudah ada 22 saksi yang kami mintai keterangan. Kami terus melakukan pendalaman untuk mengungkap secara jelas rangkaian peristiwa dan penyebab kebakaran,” ujar Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin.

Dalam proses penyelidikan, pihak Ditpolairud Polda Jatim juga telah berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna mendukung pengungkapan penyebab kecelakaan tersebut.

Arman menegaskan, pihaknya tidak hanya fokus mencari penyebab api muncul dan membakar kapal. Polisi juga tengah menelusuri seluruh proses yang terjadi sebelum KMP Mutiara Sentosa II meninggalkan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Menurutnya, unsur pidana akan ditelusuri secara menyeluruh mulai dari sisi hulu. Jika proses pendalaman telah rampung, penyelidikan akan terus dikembangkan hingga ke sisi hilir untuk mencari pihak-pihak yang diduga memiliki tanggung jawab.

“Kami tidak ingin hanya menyasar penyebab kebakarannya saja. Kami juga meng-crosscheck apakah ada kesalahan atau pelanggaran ketika kapal masih berada di darat, sebelum akhirnya diberikan izin untuk berlayar,” tegasnya.

Polisi juga mendalami dugaan ketidaksesuaian jumlah manifes kapal. Hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyelidikan untuk memastikan seluruh data penumpang serta pihak yang berada di atas kapal saat kejadian.

Ditpolairud Polda Jatim kini berupaya mengungkap siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut, termasuk pihak yang memberikan lampu hijau atau persetujuan terhadap keberangkatan kapal.

Pasalnya, penyidik menduga terdapat sejumlah pelanggaran yang perlu didalami sebelum KMP Mutiara Sentosa II akhirnya berlayar dan mengalami kebakaran di perairan Sumenep.

Penyelidikan pun terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi tambahan serta pendalaman berbagai dokumen dan prosedur keberangkatan kapal. Polisi memastikan seluruh pihak yang terbukti memiliki keterlibatan atau tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jenazah diketahui bernama Mujibur Rohman, warga Desa Berbeluk Timur, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Korban ditemukan setelah petugas menerima informasi dari nelayan yang sedang mencari ikan di kawasan perairan Teluk Lamong.

Direktur Ditpolairud Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Dr. Arman Asmara Syarifuddin, mengatakan pihaknya langsung menerjunkan personel dan sejumlah armada patroli untuk melakukan pencarian serta evakuasi setelah menerima laporan dari masyarakat.

“Setelah mendapatkan informasi dari nelayan terkait adanya jenazah yang mengapung di perairan Teluk Lamong atau APTS, personel Ditpolairud Polda Jatim bersama tim SAR langsung bergerak melakukan penyisiran di lokasi,” ujar Kombes Pol Arman.

Dalam operasi tersebut, sejumlah unsur dikerahkan, di antaranya KPC Kalimas X-2006, KP Brantas X-3001, KP X-1006, KP X-1038, serta RIB 115, RIB 500, dan RIB 850.

Setelah dilakukan penyisiran, petugas menemukan jenazah mengapung di sekitar perairan depan Pelabuhan Jamrud Utara pada titik koordinat 07°11’4” Lintang Selatan dan 112°43’18” Bujur Timur.

“Jenazah berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi oleh personel gabungan. Selanjutnya korban dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Jatim sebelum kemudian dibawa ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya menggunakan ambulans untuk dilakukan pemeriksaan dan visum,” jelasnya.

Saat ditemukan, korban mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru, jaket atau hoodie berwarna hitam, serta celana jeans panjang berwarna hitam.

Kombes Pol Arman menambahkan, proses evakuasi berjalan aman dan lancar berkat kerja sama seluruh personel yang terlibat dalam operasi tersebut.

“Kami mengapresiasi kesigapan anggota di lapangan serta informasi awal yang diberikan masyarakat. Informasi sekecil apa pun sangat penting dalam mendukung upaya penyelamatan maupun penanganan kejadian di wilayah perairan,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut turut terlibat personel kapal patroli, tim SAR dan sejumlah anggota RIB Ditpolairud Polda Jatim.

Saat ini, jenazah telah diserahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Sementara penanganan terkait penyebab korban ditemukan meninggal dunia masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Selama proses pencarian dan evakuasi berlangsung, situasi di lokasi dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali.