SURABAYA,SEPUTARINDONESIA.NET – Komisi A DPRD Jawa Timur mendesak penambahan anggaran untuk Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025, dengan pengecualian untuk Bakorwil III Malang dan Bakorwil IV Pamekasan.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis 14/10/24. di mana Komisi A mempresentasikan laporan terhadap rancangan Perda APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025.
Salah satu sorotan utama adalah alokasi dan usulan tambahan anggaran dari Bakorwil di berbagai daerah. Bakorwil I Madiun, misalnya, mengajukan tambahan Rp2,3 miliar dari alokasi awal Rp16,5 miliar untuk memperkuat program di berbagai bidang, termasuk pembangunan ekonomi, sarana prasarana, hingga pemerintahan.
“Anggaran tambahan ini diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja di semua sektor,” ujar Jubir Komisi A, Lailatul Qodriyah.
Bakorwil II Bojonegoro juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp500 juta dari total alokasi Rp14,6 miliar, dengan tujuan mendukung program penghubung antar daerah di wilayah grebang ratubangnegoro kertowilangan, yang mencakup daerah seperti Gresik, Bojonegoro, hingga Lamongan.
“Sinergi antar daerah sangat penting untuk mengoptimalkan pembangunan regional,” tambah Lailatul.
Sementara itu, Bakorwil III Malang dan Bakorwil IV Pamekasan tidak mengajukan tambahan anggaran. Malang, dengan alokasi Rp16,3 miliar, akan memprioritaskan program Millennial Job Centre.
Pamekasan, yang menerima anggaran Rp22,1 miliar, akan fokus pada implementasi Perda No. 16 Tahun 2016, yang bertujuan memperkuat pembangunan di wilayah Madura.
Bakorwil V Jember mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,9 miliar di luar pagu Rp13,5 miliar, yang akan digunakan untuk menunjang program pemerintahan daerah provinsi di Jember.
Komisi A DPRD Jatim menekankan pentingnya serapan anggaran yang optimal, mengingat beberapa Bakorwil mengalami penurunan pagu karena penyerapan 2024 yang rendah.
“Kami berharap anggaran yang diajukan bisa dimanfaatkan maksimal,” tutup Lailatul.
Dengan alokasi anggaran yang tepat, diharapkan koordinasi dan pembangunan di tingkat wilayah dapat berjalan lebih efektif di tahun 2025.
