Seputarindonesia.net- SUMENEP-
Presiden Republik Indonesia yang ke 7 Joko Widodo (Jokowi) akan tiba di Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur, untuk meresmikan bandara Trunojoyo dan memberikan bantuan minyak goreng.
Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu menuai penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat dan para aktivis mahasiswa karena dinilai gagal untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
Salah satunya adalah Aktivis mahasiswa Sumenep Moh, Chairul Anam dengan tegas menyatakan kedatangan presiden Joko Widodo ke kota Sumenep, di tolak oleh warga Sumenep, atas dasar kebijakan yang tidak pro rakyat Indonesia, di antaranya yaitu presiden Joko Widodo mencabut subsidi minyak goreng, harga Bahan kebutuhan pokok sudah melijit tinggi, dan BBM jenis Pertamax naik, sehingga setiap kebijakan rezim Joko Widodo menguntungkan sang oligarki kekuasaan tertentu,
Anam selaku koordinator aksi menilai, kunjungan kerja presiden Joko Widodo, ke kota Sumenep, hanya sebatas seremonial yaitu memberikan bantuan minyak goreng, di lokasi Pasar Anom, Pasar Bangkal, ini membuktikan kalau rezim di erah pemerintah Joko Widodo, gagal berpikir sistematis dalam setiap langkah dan tindakan presiden Joko Widodo.
Masih Chairul Anam melanjutkan Seharusnya bukan memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi yang paling fundamental adalah merubah kebijakannya yang pro rakyat, dengan menurunkan harga bahan pokok yang bisa terjangkau oleh masyarakat, dan mencabut kenaikan BBM jenis Pertamax, kembalikan seperti biasanya.
Rakyat Indonesia, sebenarnya tidak minta lebih ke Pemerintah yang di pimpin oleh Jokowi, akan tetapi rakyat Indonesia hanya minta yang paling sederhana yaitu turun hargan bahan -bahan pokok, karena itu menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia,.
“Pertama kali mencalonkan presiden RI Joko Widodo punya harapan nawacita demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat memilih pemimpin yang tidak lalim, tapi kenyataannya di rasakan seluruh rakyat Indonesia, ternyata presiden Joko Widodo, merubah nawacita menjadi duka cita rakyat Indonesia, ini sebagai bentuk pemimpin yang lalim, artinya apa, ucapan dan tindakan jauh berbeda dan itu menunjukkan pimpinan yang suka berbohong,” tuturnya
Anam mengatakan sebagai pemimpin ummat manusia yang di pilih langsung oleh rakyat Indonesia, itu pertama kali yang di lihat adalah ucapan dan tindakan harus sinergis dan sejalan, sehingga dampaknya baik dan benar kepada masyarakat.
Lebih lanjut Chairul Anam menilai Di erah pemerintah Joko Widodo yang katanya reformasi birokrasi, malah terbalik hari ini, rakyat Indonesia belum merdeka secara lahir dan batin, oleh sebab itu, kebutuhan secara materil seluruh bahan -bahan pokok mahal banget, akibat dari itu, daya beli menurun, lalu secara batiniah saat masyarakat mengkritik pemerintah tapi di hadapankan dengan UU ITE, dan menjadi delik umum.
Sebenarnya, Indonesia mengalami krisis ekonomi, hanya presiden Joko Widodo tidak mengakui secara tegas saja, apa yang di lakukan oleh rezim di erah Joko Widodo, diam diam menaikkan harga bahan pokok, menaikkan pajak , seluruh ada di perut bumi sumuaya di komersilakan kepada pasar global.
“Maka dari itu, rakyat Indonesia belum menikmati apa yang terkandung dalam di atas bumi ini, yang sudah di jelaskan dalam UUD 45, Pasal 33 (3), Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Chairul Anam, Rabu (20/4/2022).
Ayat konstitusi tersebut, hanya sebatas pajangan bagi rezim di erah pemerintah Joko Widodo, bahkan tidak di implementasikan secara Kaffa pasal 33 (3), sehingga sistem pemerintahan bertujuan kepentingan sekelompok orang, bahkan kepentingan oligarki kekuasaan semata,” pungkasnya.(*/hen)
