SURABAYA- Sebagai kota metropolitan, ternyata Pemkot memiliki masalah mendasar yakni kebutuhan akan jamban di tiap rumah. Untuk itu
program jamban di kota Pahlawan, dimulai sejak awal pemerintahan Walikota Bambang DH, kemudian dilanjutkan Tri Rismaharini sampai Eri Cahyadi.
Program tersebut terus diawasi.dan didanai oleh Pemkot lewat anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Melalui ketuanya Baktiono, menyikapi program jamban di Kota Surabaya. “Cuma volumenya di era Eri Cahyadi jauh lebih fantastis,” beber Baktiono.
Saat ini, jamban ditingkatkan sebanyak 2.000, diberikan kepada warga yang tidak mampu dan benar-benar tidak punya. Maka, Baktiono berharap, jangan sampai ada warga membangun jamban sendiri. “Karena sudah ada sosialisasi,” tegas legislator senior PDIP ini.
Jamban, tambah dia, akan dibangun untuk seluruh warga, di tempat-tempat yang sempit. Sedangkan jamban komunal akan dikurangi. Untuk anggarannya, menurut Baktiono sebesar Rp5 juta per rumah. “Kita sediakan untuk warga Kota Surabaya, mereka harus punya (jamban),” ujarnya.
Kendati begitu, adakalanya warga menolak untuk dibangunkan jamban. Misalnya rumahnya yang berukuran sempit, 3×4 atau 3×3. Namun, sambung Baktiono, mereka diberi pengertian. Semua bisa diatur, tidak akan mengganggu dapur, ruang tidur dan tamu.”Itu juga sudah kita siapkan semua,” demikian Baktiono menjabarkan.(*/lam)
