Jakarta,Seputarindonesia.net – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tancap gas memperkuat ketahanan pangan nasional pada awal tahun 2026. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral guna memantapkan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.
Rapat yang berlangsung di Mabes Polri pada Jumat (6/2) ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Agenda ini juga diikuti secara daring oleh jajaran Polda di seluruh Indonesia.
Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, mengungkapkan bahwa koordinasi ini merupakan langkah konsolidasi setelah pencapaian positif di tahun sebelumnya.
”Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun lalu. Indonesia berhasil tanpa impor jagung untuk pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini bertujuan agar kolaborasi di tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng yang juga menjabat sebagai Karobinkar SSDM Polri.
Salah satu fokus utama di sektor hulu adalah membebaskan petani dari kendala permodalan. Polri berperan sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan milik negara.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyatakan dukungan penuh Himbara terhadap program ini. Ia memaparkan bahwa BRI telah menyiapkan plafon yang sangat besar untuk mendukung sektor pertanian tahun ini.
”Pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon senilai Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung,” jelas Danang.
Implementasi ini sudah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mulai memperluas lahan berkat akses modal tersebut.
Di sektor hilir, Polri berkomitmen menjaga stabilitas harga agar petani tidak terjerat permainan harga tengkulak. Polri memastikan hasil panen petani binaan diserap oleh Perum Bulog dengan harga yang layak. Berdasarkan surat dinas internal per Januari 2026, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
”Fokus kami adalah menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini mendorong harga pembelian mencapai Rp6.400 per kg,” tegas Brigjen Langgeng.
Selain perlindungan harga, program ini bertujuan mengonversi lahan tidur menjadi lahan produktif. Dengan pendampingan manajerial dari Polri dan stakeholder terkait, petani diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produksi nasional, tetapi juga meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
