SURABAYA, SEPUTARINDONESIA.NET – Ratusan demonstran dari gerakan nasional “Indonesia Gelap” menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur pada Jumat siang. Mereka menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat dan investasi yang dianggap merugikan rakyat. Aksi ini diwarnai dengan orasi-orasi yang lantang dan spanduk-spanduk berisi tuntutan.
Para demonstran menyoroti beberapa poin utama, di antaranya kenaikan harga gas melon, wacana kenaikan harga bahan pokok lainnya, dan investasi yang dinilai hanya menguntungkan pihak swasta tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa, menyatakan bahwa aspirasi para demonstran telah didengar. “Kami telah mengikuti perkembangan aksi ini dari jarak dekat. Aspirasi para demonstran telah kami dengar, terutama terkait penolakan investasi dan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kenaikan harga gas melon dan wacana kenaikan harga bahan pokok lainnya,” ujar Yordan.
Ia mengakui bahwa sebagian besar tuntutan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, di luar kewenangan DPRD Provinsi. Namun, Yordan menegaskan komitmen DPRD Jatim untuk memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan rakyat Jawa Timur dan akan memperjuangkan agar masyarakat tidak menjadi korban implementasi kebijakan yang tidak tepat.
Senada dengan Yordan, Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, menyatakan bahwa meskipun belum sepenuhnya memahami detail tuntutan, ia mengakui banyak tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Fuad menekankan pentingnya negara demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi dan DPRD Jatim akan menampung aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Fuad juga membandingkan aksi kali ini dengan aksi serupa sebelumnya, mengatakan bahwa aksi kali ini mirip dengan aksi sebelumnya, namun ada tambahan tuntutan terkait masalah investasi dan pertambangan. Ia menekankan pentingnya memastikan investasi yang masuk ke Jawa Timur benar-benar menguntungkan rakyat dan tidak hanya menguntungkan pihak swasta semata. DPRD Jatim berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kesejahteraan rakyat Jawa Timur. “Investasi harus berpihak pada rakyat, bukan hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan,” tegas Fuad.
Aksi demonstrasi sempat di warnai ketegangan dengan membakar ban dan pelemparan botol air mineral hingga berita ini di turunkan masa aksi masih menduduki depan Gedung DPRD Jatim.
