NAMLEA– Pergantian Erwin Tanaya dari ketua fraksi Bupolo dinilai sangat di paksakan, hal itu di sampaikan Praktisi hukum asal pulau Buru Ahmad Belasa.
Kenapa demikian, hal seperti itu karena persoalan pergantian ini ada cacat hukum.
Dirinya melihat Alat kelengkapan Dewan (AKD) yang hari ini lahir dari fraksi Bupolo merupakan alat kelengkapan dewan yang prematur,karena lahirnya AKD itu di paksakan, akhirnya terjadinya paripurna.
Ini adalah keputusan politik yang dijelaskan secara detail dan tentu di sini ada interpresentasi publik juga.Untuk menilai keputusan DPRD dalam agenda agenda kerjanya.
Jadi ada beberapa poin penting dengan sikap politik DPRD belakangan ini terkait dengan pergantian ketua fraksi Bupolo
“Di sini saya menduga ada manufer politik di DPRD Buru untuk mengantisipasi tekanan Penjabat Bupati Buru terkait evaluasi akan Utang daerah yang bernilai 101 miliyar tahun 2021 yang di tingalkan oleh mantan Bupati Buru Rambly Umasugi,” beber Ahmad, Senin (18/7/2022).
Utang sebanyak ratusan miliyar ini merupakan Utang kepada pihak ke tiga yang harus di bayarkan oleh pemerintah Daerah.
“Olehnya itu Erwin Tanaya harus mereka lengserkan dari ketua fraksi dan anggota badan anggaran di DPRD Kabupaten Buru,”pungkas Belasa.
Seperti di beritakan sebelumnya terkait stekmen Pengacara muda asal kabupaten buru Ambo Kolengsusu yang menilai pergatian ketua fraksi Bupolo ada konspirasi politik.
Pergantian ketua fraksi Bupolo seharusnya ketua DPRD Buru harus teliti, dugaan saya ketua DPRD juga tau terkait surat kesepakatan bersama tiga partai politik yang berada dalam fraksi Bupolo.
“Seharusnya ketua DPRD harus lihai dalam melihat persoalan ini,” tegas Ambo.
Lanjut Ambo, Ketua DPRD boleh menerima surat masuk untuk pergantian ketua fraksi Bupolo, tetapi ketua DPRD juga harus tau Jagan dulu menindak lanjuti surat tersebut, kalau belum ada kesepakatan dari tiga parpol yang ada dalam fraksi Bupolo,karena pada saat pergantian. Ketua DPC partai Demokrat yang tergabung dalam fraksi Bupolo tidak ada di tempat.
Seharusnya tiga parpol tersebut harus duduk dan musyawara bersama.(bin)