Surabaya,Seputarindonesia.net – Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap Rupiah mulai berdampak serius pada sektor transportasi laut nasional. PT Dharma Lautan Utama (DLU) menyebutkan bahwa kondisi ini memicu pembengkakan biaya operasional yang signifikan, mengingat 80% komponen perawatan dan suku cadang kapal sangat bergantung pada fluktuasi mata uang asing.
Direktur Operasional dan Bisnis PT DLU, Rahmatika Ardianto, mengungkapkan bahwa kenaikan beban operasional ini terjadi di tengah tuntutan ketat terhadap pemenuhan regulasi keselamatan dan kenyamanan penumpang sesuai Undang-Undang Pelayaran serta aturan internasional.
Menurut Rahmatika, tantangan di awal tahun 2026 ini tidak hanya datang dari kurs mata uang, tetapi juga penyesuaian Upah Minimum Regional (UMR) yang mulai berlaku per Januari.
”Komponen di dunia pelayaran itu 80% bergantung pada dolar. Begitu dolar menguat, beban operasional kami langsung berat. Di sisi lain, ada kenaikan upah karyawan per Januari ini. Estimasi kenaikan biaya operasional untuk penumpang saja bisa mencapai 15% hingga 20%,” ujar Rahmatika saat memberikan keterangan pers.
Kenaikan ini menjadi dilema bagi perusahaan pelayaran. Pasalnya, aspek keselamatan (safety) dan kenyamanan merupakan harga mati yang diatur oleh pemerintah dan tidak boleh dikompromikan meskipun biaya perawatan membengkak.
Menghadapi situasi ini, pihak pelayaran telah mengajukan permohonan kepada pemerintah agar memberikan stimulus nyata untuk menjaga keberlangsungan industri. Rahmatika merinci beberapa poin krusial yang diharapkan dapat dipangkas:
Pengurangan atau Penghapusan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Peninjauan Jasa Sandar dan kebijakan perpajakan.
Penurunan Bunga Bank untuk sektor pelayaran yang dinilai masih cukup tinggi.
”Kami berharap ada kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban biaya-biaya ini agar kami tetap bisa memenuhi standar regulasi tanpa harus mengorbankan kualitas perawatan kapal,” tambahnya.
Selain faktor biaya, efisiensi operasional terhambat oleh buruknya infrastruktur pelabuhan, terutama di luar Pulau Jawa.
Rahmatika menyoroti masalah pendangkalan alur pelayaran yang sudah terjadi selama 4 hingga 5 tahun tanpa adanya pengerukan.
Kondisi ini menyebabkan fenomena ekonomi biaya tinggi. Kapal yang seharusnya bisa menyelesaikan rute pulang-pergi (PP) dalam dua hari, seringkali terhambat hingga empat hari karena harus menunggu air pasang untuk bersandar.
”Ini sangat merugikan. Kita terjebak pasang surut. Seharusnya dalam sebulan bisa beberapa kali perjalanan, tapi terhambat alur yang dangkal. Kami mohon perhatian pemerintah terhadap infrastruktur sandar dan pengerukan alur agar operasional bisa lebih efisien,” tegasnya.
Pihak DLU menekankan bahwa bantuan pemerintah dalam bentuk efisiensi operasional sangat mendesak agar perusahaan pelayaran dapat fokus pada perawatan kapal. Hal ini berkaitan langsung dengan keselamatan nyawa penumpang di laut agar tidak terabaikan akibat kendala finansial perusahaan.
