Seputarindonesia.net || Bojonegoro – Fraksi partai Golkar menyampaikan Pemandangan umum atas nota pengantar Pertanggungjawaban Bupati terhadap APBD Tahun 2021.
Dalam penyampaian pemandangan umum Pertanggung jawaban ini adalah agenda rutinan sebagaimana tindak lanjut dari LHP BPK, meskipun begitu fraksi partai Golkar akan tetap melakukan kontrol sesuai konstitusi dan meminta supaya hasil apapun dari LHP BPK bisa dijadikan pedoman dalam pengelolaan anggaran tahun berikutnya, juga secepat mungkin harus menindak lanjuti hasil rekomendasi BPK dan melakukan pembinaan yang masif kepada seluruh pengguna anggaran agar bisa meminimalisir potensi adanya temuan.
Selanjutnya fraksi partai Golkar akan sampaikan pemandangan umum fraksi atas nota pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Sebagaimana diketahui Nota penjelasan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, karena APBD merupakan salah satu instrument kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi partai Golkar secara umum menilai bahwa Nota pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang disampaikan oleh pemerintah daerah pada dasarnya telah memenuhi aspek kredibilitas dan lebih realistis dalam memproyeksikan dan mengorientasikan perkembangan ekonomi yang masih diwarnai oleh ketidakpastian dan instabilitas di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi covid -19 yang dampaknya sangat luar biasa pada perekonomian. Hanya saja, aspek kredibilitas dan realistis yang dikedepankan diharapkan tidak menghilangkan fungsi APBD sebagai stimulus perekonomian daerah Kabupaten Bojonegoro.
Dari sisi pendapatan fraksi partai Golkar sangat mengapresiasi kinerja pemerintah daerah selama tahun 2021, dari tingkat capaian kinerja realisasi pendapatan daerah yang telah disampaikan, kami menilai cukup signifikan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana realisasi pendapatan dalam perhitungan APBD tahun 2021, dari target yang ditetapkan sebesar 4 triliun 294 miliar rupiah lebih, dapat direalisasikan sebesar 5 triliun 904 miliar rupiah lebih atau mencapai 137, 47% .
Ini merupakan keberhasilan yang luar biasa dari seluruh jajaran stakeholder di tengah tantangan gejolak pemulihan ekonomi pasca pandemic.
Terlampauinya pendapatan merupakan komitmen Pemerintah pusat kepada daerah yang semestinya juga harus diikuti komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran semaksimal mungkin, Dan ini juga harus sejalan dengan pemerintah pusat terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemic, namun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ternyata tidak demikian. Dari beberapa capaian bagian sisi pendapatan yang menjadi fokus kami adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan asli daerah
“Kami fraksi partai Golkar melihat sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga telah mampu melampaui dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelumnya, selain itu apabila dihadapkan pada rasio capaian PAD tahun 2020 kali ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 955 miliar 640 juta lebih atau mengalami peningkatan sebesar 104,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar 912 miliar 984 juta lebih dan ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bojonegoro pada umumnya. Kami fraksi partai Golkar juga berharap Ke depan baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah harus tetap ditingkatkan guna dapat menopang pembangunan dan merealisasikan program-program prioritas yang sudah dituangkan oleh Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjadi kabupaten mandiri dan berkemajuan.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Kami melihat realisasi dari kedua instrumen pendapatan ini masih di angka 80,37% dan 87,71% . Seharusnya kedua instrumen ini bisa lebih dapat dimaksimalkan sampai dengan 100% . Jangan hanya dikarenakan lemahnya sumber daya manusia di OPD penerima yang mengakibatkan kedua instrumen ini tidak dapat terealisasi secara maksimal, dan ini sangat merugikan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
Dalam kesempatan ini fraksi partai Golkar Ahmad Supriyanto.S.pd,MH mengatakan” Akan selalu memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kebaikan warga masyarakat Bojonegoro kadang kadang agak sedikit pahit demi Pemerintah daerah dan warga Bojonegoro,”ujar Supri
Fraksi partai Golkar dalam rapat lanjutan pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah akan selalu mencermati setiap nol rupiah anggaran yang dikeluarkan. Karena itu amanat dari warga Bojonegoro dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dan warga Bojonegoro.(Irul).
Editor/Publisher: Bairi.
