SIDOARJO –Narapidana yang selama ini dibekali keahlian dan lulus pelatihan dengan sertifikat pendirian perseroan perorangan (PP). Diharapkan sertifikat tersebut bisa menjadi bekal bagi narapidana saat bebas nanti.
Total ada sembilan narapidana di Jawa Timur yang mendapatkan sertifikat pendirian PP. Penyerahannya dilakukan oleh Kadiv Pemasyarakatan Teguh Wibowo kepada dua narapidana Lapas I Surabaya hari ini (12/8). Sedangkan tujuh narapidana lainnya berada di Lapas I Malang.
Dengan didampingi Kalapas Surabaya Jalu Yuswa Panjang, Teguh menyerahkan sertifikat kepada Nelson Sembiring dan Sucipto. Nelson selama ini aktif menggerakkan pembinaan kemandirian pembuatan tahu nigarin di lapas yang terletak di Kecamatan Porong itu. Sedangkan Sucipto membantu narapidana lain untuk memproduksi es kristal.
Dirjen Pemasyarakatan Reinhard Silitonga menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai langkah awal untuk memberikan pembinaan yang menyeluruh kepada narapidana. Menurutnya, program ini untuk memberikan posisi yang setara antara mantan narapidana dengan pelaku UMKM. Harapannya, kedepan mereka bisa menjadi pelaku ekonomi kerakyatan. “Dan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi ditengah-tengah masyarakat,” ujar Reinhard.
Reinhard menambahkan dengan memperoleh sertifikat perseroan perorangan, maka akan meningkatkan kepercayaan diri para narapidana. Mereka diharapkan lebih berani bersaing dan memposisikan diri sebagai seorang pelaku ekonomi yang handal ke depannya.
“Kita harapkan mereka juga akan dapat merajut kembali hubungan antara hidup, kehidupan dan penghidupan. Hal ini tentunya sudah sangat selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni Pemasyarakatan,” tegas Reinhard.
Sementara itu, Teguh menjelaskan bahwa di Jatim pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang telah diterapkan selama ini diarahkan untuk bidang produktif berskala industri. Sehingga, secara skill tidak perlu diragukan lagi. Namun, yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana membekali dengan kemampuan berwirausaha.
Pemberian sertifikat ini akan memberikan peluang seluas-luasnya kepada para warga binaan kita untuk dapat mengembangkan diri, bersaing dan memiliki kesempatan untuk mendirikan UMKM.
“Selain itu, mereka juga dapat diakui serta dibantu oleh pemerintah dalam hal finansial dalam mengembangkan usahanya,” ucap Teguh. (*)
