SUMENEP– Dugaan Birokrasi yang buruk ada di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Sumenep Khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Disana,,diduga ada pemangkasan setiap ada penyaluran bantuan.
Gerakan Mahasiswa Aktivis Madura melakukan Demo di depan Kantor Bupati Sumenep, pada Selasa 04 Juli 2023.
Fadli salah satu kordinator Aksi Gerakan Mahasiswa Aktivis Madura menegasakan, semenjak di angkat jadi kepala Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak ada sama sekali perubahan signifikan, gagasan atas perubahan regulasi inheren dengan program yang radikal masih bisa di katakan Nol, artinya kinerjanya buruk sekali.
Bahkan membawa mala petaka memimpin kepala Dinsos P3A salah satunya adalah ada dugaan tindakan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinsos Sumenep, terkait bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui program Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) 2022.
“Parahnya peristiwa yang memalukan birokrasi kabupaten sumenep, kasus pungli BLT DBHCT bukan satu titik lokasi saja , bahkan menyeluruh di wilayah sumenep, madura jawa timur,” kata Fadli saat orasi di depan kantor Bupati Sumenep.
Ali juga salah satu Mahasiswa Aktivis Madura menambahkan Dinsos P3A dapat bantuan penyaluran Zakat Fitroh yang di duga kuat ada pemangkasan bantuan pada tahun 2023.
Dilingkungan Dinsos P3A tidak ada sama sekali yang namanya transparansi, akuntabilitas dan proporsional dalam melakukan tugas tugas kedinasan, kalau ini di biarkan oleh Bupati Sumenep, maka jelas sumenep kekurangan SDM yang lebih memiliki gagasan dan pemikiran yang inovasi aktual.
Ali menyampaikan dalam orasinya ada juga dugaan penyelewengan bantuan hewan kurban dalam pengadaan bantuan hewan kurban dari berbagi pihak yang memberikan bantuan tersebut, sala satunya dapat bantuan dari PT, Garam, yang menyumbang program hewan kurban, tipi kenyataan adalah bantuan dari PT, garam ke Dinsos P3A lagi lagi tidak sesuai dengan pendapatan tersebut.
Sikap dan pernyataan kami yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Aktivis Madura mendesak dan menuntut ke Bupati sumenep , bahwa Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), segera di copot agar pemerintahan kabupaten sumenep bersih.
sementara itu, dari pihak Dinsos P3A kabupaten Sumenep, tidak ada sama sekali menemui massa aksi dari Komunitas gerakan mahasiswa aktivis Madura, dan massa aksi sangat kecewa dengan sikap arogansi kekuasaan.(min/dhy)
