PAMEKASAN– Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) dan pelaporan Aksi HAM, Kanwil Kemenkumham Jatim bekerja sama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jatim menggelar Monitoring dan Evaluasi di Pemkab Pamekasan, Selasa (7/3).
Rombongan yang dipimpin Kadiv Yankumham Subianta Mandala. Turut hadir Kepala Biro Hukum Lilik Pudjiastuti dan Kabid HAM Wiwit P Iswandari diterima langsung Wakil Bupati Pamekasan Raden Bagus Fattah Jasin beserta jajaran dan Kepala Organisai Perangkat Daerah (OPD).
Subianta menjelaskan bahwa penghargaan KMP HAM dan Aksi HAM menjadi predikat yang wajib diraih Pemkab/ Pemkot.
“Kami ingin Pemkab Pamekasan fokus, karena sejak tahun 2016 Pamekasan belum mampu berkontribusi,” jelasnya.
Sebanyak 26 Kabupaten/ Kota di Jatim telah meraih KKP HAM. Subianta menegaskan bahwa Kanwil Kemenkumham dan Pemprov Jatim akan terus mendorong 12 lainnya untuk terus berproses memenuhi target yang dibebankan di tahun 2023.
“Kami targetkan seluruh Kabupaten/ Kota di Jatim telah masuk kategori KKP HAM,” tambah Subianta.
Lilik menambahkan sebagai leading sector, KKP HAM berada di Kemenkumham. Sedangakan Aksi HAM merupakan mandatory dari Kabupaten/ Kota.
“Karena masuk dalam serambi Kantor Staf Presiden (KSP) yang jadi wewenang Pemprov,” tuturnya.
Kabupaten Pamekasan, lanjut Lilik, dan beberapa wilayah lain di Pulau Madura jadi prioritas pihaknya. Mengingat sejak 2016 belum ada yang meraih penghargaan.
“Jadi kami butuh dukungan penuh, karena Penghargaan KKP HAM ini membutuhkan peran dari OPD terkait, peran krusial OPD dalam pengumpulan data KKPHAM sangat vital,” urainya.
Sementara Wakil Bupati Fattah Jasin mengapresiasi kehadiran tim dari Surabaya. Pihaknya selama ini dirasa masih kurang mengenal satu sama lain khususnya lintas OPD. Fattah memaparkan Filosofi Kopi yang dia terapkan.
“Akronim KOPI, Kolaboratif, Optimis, Partisipatif dan Inovatif selalu kami tekankan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, termasuk juga proses KKP HAM,” tuturnya.
Menurutnya, dibutuhkan perhatian pimpinan dan kerja sama yang solid antar OPD. Yaitu dengan menerapkan KOPI dalam prosesnya. Sinergi dengan Stakeholder khususnha Kememkumham dan Pemprov Jatim.
Penghargaan KKP HAM merupakan gelar Prestisius bagi Pemimpin Daerah dan Kabupaten/ Kota. Untuk itu, dia mengajak jajarannya untuk mewujudkan Kabupaten Pamekasan sebagai Kota yang peduli HAM.
“Sehingga bisa menunjang pembangunan ekonomi dengan memberikan pelayanan prima dan kepastian hukum berlandaskan HAM bagi warga masyarakat Pamekasan,” tutupnya. (*)
