Seputarindonesia.net, SUMENEP-
Kunjungan kerja presiden RI yang ke 7 , Joko Widodo (Jokowi) di Sumenep, di demo Mahasiswa, Rabu (20/4/2022).
Koordinasi aksi aliansi Badan eksekutif mahasiswa Sumenep Moh, Chairul Anam mengatakan, saat melakukan demonstrasi di pasar Anom ada tindakan refresif dari aparat keamanan yang mengawal kedatangan presiden RI joko Widodo ke kota keris.
“Ini salah satu bentuk tindak anti demokrasi jelas banget rezim di era Joko Widodo, sebenarnya fasis hanya di luar saja yang baik baik saja, tapi faktanya di lapangan saat mahasiswa Sumenep melakukan aksi penolakan kunjungan kerja presiden RI joko Widodo, ada tindakan refresif yang seharusnya tidak di lakukan oleh aparat keamanan kepolisian Sumenep,” jelasnya.
Lebih lanjut Anam menegaskan, dari itu, seluruh mahasiswa Sumenep yang tergabung dalam BEMSU mengutuk keras tindakan premanisme yang di lakukan oknum keamanan kunjungan kerja presiden RI joko Widodo,
Masih Anam, kemudian, ada perampasan secara paksa oleh aparat keamanan tersebut, diantaranya adalah sepanduk yang bertulis Tolak Presiden Joko Widodo datang ke sumenep, dan bertulis Turunkan harga bahan pokok sekarang juga.
“Terbukti sepanduk yang bertulisan tuntutan dari aktivis mahasiswa Sumenep, di rampas artinya apa, rezim di era pemerintah Joko Widodo memang tidak ada keseriusan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat setempat,” tegasnya.
Sudah jelas rezim pemerintahan era Joko Widodo, anti rakyat, anti demokrasi, dan jelas ini salah satu bentuk fasisme yang di jalankan oleh rezim Joko Widodo.
“Mahasiswa Sumenep, melakukan aksi unjuk rasa, sesuai dengan UUD 45, setiap orang berhak menyampaikan aspirasi didepan umum, bahkan kami dari golongan pendidikan yang tau aturan dan tidak merusak fasilitas umum,” terangnya.
Anam mengatakan Dalam konferensi pers mahasiswa Sumenep menilai, rezim Joko Widodo dan kroninya memang tidak mau menurunkan harga bahan pokok, yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia.
Refresif model kayak ini, dan perampasan peralatan masa aksi mahasiswa Sumenep, bentuk sistem otoriter dan feodalistik, masyarakat di larang bicara kebanaran secara komprehensif, Karana kami membela rakyat terdholimi oleh rezim Joko Widodo,” pungkasnya.(*/hen)
