SURABAYA,SEPUTARINDONESIA.NET – Diana Samar, Ketua Umum Perkumpulan Arek Suroboyo Bergerak dan Humas Gerakan Coblos Kotak Kosong, kembali menyoroti pernyataan kontroversial Ketua KIPP Jawa Timur, Herdian, yang menuduh Gerakan Coblos Kotak Kosong melakukan money politik pada Pilkada Surabaya. Kali ini, Diana melontarkan kritik yang lebih tajam, menuding pernyataan Herdian sebagai “asbun” (asal bunyi) dan mempertanyakan motif di baliknya.
Dalam pernyataan resminya, Diana mempertanyakan kredibilitas Herdian dan mempertanyakan dasar dari tuduhan tersebut. “Bapak Herdian, saya mempertanyakan kredibilitas Anda sebagai Ketua KIPP Jawa Timur,” ujarnya. “Apakah pantas, sekelas Anda, tanpa saksi dan bukti, berani mempublikasikan sesuatu yang bisa menggiring opini masyarakat atas Gerakan Coblos Kotak Kosong?”
Diana juga mempertanyakan dampak pernyataan Herdian terhadap pendidikan politik masyarakat. “Apakah dengan pernyataan Bapak yang tidak ada buktinya itu menjadikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat?” tanyanya. Ia bahkan menyinggung gaya kerja KIPP Jatim: “Apakah memang ‘asbun’ menjadi gaya main KIPP?”
Lebih jauh, Diana menyiratkan adanya motif terselubung di balik pernyataan Herdian. “Kalau seperti ini, saya pun patut mensinyalir Anda menerima titipan pesan penguasa untuk menyampaikan hal tersebut,” ungkapnya. Pernyataan ini tentu akan memicu spekulasi dan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai independensi KIPP Jawa Timur.
Diana kembali menekankan pentingnya setiap lembaga terkait membuktikan kredibilitasnya melalui kerja nyata, bukan hanya asumsi semata. “Sebaiknya masing-masing lembaga terkait membuktikan kredibilitasnya dengan hasil kerja yang nyata, bukan asumsi semata,” tegasnya.
Ia menantang KIPP Jawa Timur untuk membuktikan tuduhan money politik tersebut dengan bukti-bukti yang valid dan kredibel.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Herdian atau KIPP Jawa Timur terkait pernyataan terbaru Diana Samar. Pernyataan ini semakin memperkeruh suasana dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu di Jawa Timur. Perlu adanya investigasi independen untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhan money politik tersebut.
