SURABAYA, SEPUTARINDONESIA.NET – Berbagai polemik masih mewarnai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu sorotan tajam datang dari para pemilik dapur umum mandiri MBG di Jawa Timur yang menyoroti peran Satuan Pengawasan dan Pengendalian Internal (SPPI) dalam menentukan supliyer bahan baku.
Sejumlah pemilik dapur mandiri mengungkapkan kekecewaannya terhadap SPPI yang dinilai tidak sekadar mengawasi, tetapi juga ikut campur dan memonopoli penunjukan supliyer, terutama untuk komoditas buah dan sayuran.
“SPPI seharusnya mengawasi pelaksanaan program MBG, bukan menentukan siapa supliyer yang boleh mengirim bahan baku. Tapi dalam praktiknya, mereka memonopoli,” ujar salah satu pemilik dapur di SPPG Lamongan yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, hampir semua dapur di Lamongan menggunakan supliyer yang sama, yang merupakan rekanan dari SPPI. Hal ini menimbulkan dugaan adanya praktik monopoli, terlebih tidak adanya standar harga untuk komoditas seperti buah dan sayuran yang menjadi menu harian MBG.
Senada dengan itu, pemilik dapur mandiri di SPPG Bondowoso juga mengeluhkan hal serupa. Ia bahkan sempat bersitegang dengan pihak SPPI karena dianggap terlalu jauh mencampuri urusan dapur mandiri.
“SPPI sempat mengancam akan menutup dapur saya karena saya tidak mau ikut supliyer yang mereka tunjuk,” ungkapnya.
Siswanto, Ketua Penggiat Dapur Mandiri Jawa Timur, membenarkan adanya laporan dari para pelaku dapur MBG binaannya. Ia menyebut bahwa monopoli supliyer oleh SPPI terjadi di berbagai wilayah seperti Lamongan, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, dan Jombang.
“SPPI itu sudah digaji oleh negara, tugas mereka mengawasi, bukan berbisnis. Pemerintah harus segera turun tangan menyikapi ini,” tegas Siswanto.
Ia berharap BGN sebagai institusi induk program MBG segera merespon keluhan tersebut agar tidak semakin merugikan pemilik dapur yang telah menginvestasikan banyak biaya demi berjalannya program ini.
Polemik ini juga mendapat perhatian dari Ketua DPP LSM Banaspati Mojopahit, Harijono, yang menyebut bahwa oknum SPPI mencoreng semangat Program Asta Cita yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto.
“Lebih parahnya lagi, ada SPPI yang mengaku mendapat backing dari oknum Badan Intelijen Negara (BIN). Ini mencederai nama baik institusi negara,” ujarnya.
Menurut Harijono, adanya pengakuan bahwa SPPI meminta perlindungan dari oknum yang mengaku BIN semakin memperkeruh situasi. Ia menambahkan, pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut.
Polemik ini menambah deretan tantangan dalam implementasi program MBG, yang sejatinya bertujuan mulia meningkatkan gizi masyarakat. Pemerintah pusat melalui BGN diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk peran SPPI di lapangan.
