Jakarta,Seputarindonesia.net – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/5/2025) lalu. Pelantikan ini didasarkan pada sejumlah surat dan keputusan resmi, termasuk rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Pengisian jabatan tersebut disebut bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses seleksi diklaim dilakukan secara ketat berdasarkan integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi pejabat terhadap dinamika birokrasi serta kebutuhan masyarakat.
Namun, di balik proses tersebut, muncul dugaan skandal yang melibatkan salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta berinisial IM dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta MM. Keduanya diduga berkolaborasi meloloskan sekitar 20 pejabat yang merupakan kader partai tertentu dalam pelantikan tersebut, tanpa sepengetahuan Gubernur Pramono Anung.
“Ada sekitar 20 orang yang dilantik itu orangnya kader PDIP yang sekarang menjadi pimpinan di DPRD DKI berinisial IM. Dia berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta MM agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur,” ujar seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW, Senin (11/8/2025).
SW mengaku mendapatkan informasi ini dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Menurut SW, IM disebut menjalankan arahan dari kekasihnya DDY, dibantu oleh tangan kanannya HMT, yang berperan sebagai operator pengaturan proyek.
Lebih jauh, IM disebut kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD DKI, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek. Kegiatan tersebut, kata SW, melibatkan HMT, serta dua staf Gubernur DKI berinisial UDN dan WSN, yang disebut sering mendatangi ruang Sekda MM.
IM juga diduga mendapat “backup” dari pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan sejumlah pejabat DKI. “Mereka memaksa kepala dinas, direktur BUMD, dan kontraktor agar menuruti semua permintaan,” tambah SW.
SW pun mengingatkan agar Gubernur Pramono Anung lebih waspada dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang. Ia khawatir kelompok ini akan kembali “bermain” untuk menempatkan orang-orang di lingkaran mereka, khususnya pada jabatan camat, lurah, dan dinas teknis.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” tegasnya.
