SURABAYA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) berencana membuat tanggul laut di pesisir Kota Pahlawan. Rencananya, tanggul tersebut bakal dibangun di wilayah pesisir Romokalisari hingga Gunung Anyar, Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pembangunan tanggul laut ini adalah untuk mengantisipasi adanya banjir rob, memberikan kemudahan bagi nelayan pesisir Surabaya untuk bersandar, hingga berguna sebagai pemecah ombak. “Tanggul laut ini untuk memecah (ombak) sebenarnya, jadi sehingga tidak sampai ke pesisirnya,” kata Wali Kota Eri, Jumat, (29/11/2024).
Untuk sementara ini, lanjut Wali Kota Eri, Pemkot Surabaya masih menyiapkan konsep tanggul laut yang akan dibangun, setelah itu akan dilakukan penghitungan jumlah anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Dirinya tidak ingin, jika konsep pembangunan tanggul tersebut akan berpengaruh dengan anggaran pemkot yang sudah direncanakan untuk program lainnya.
“Pokoknya anggarannya jangan sampai mengganggu (anggaran) untuk kegiatan yang memang sudah kita rencanakan, misalnya program pendidikan dan kesehatan gratis. Apalagi, kan sekarang anggaran pemkot dalam satu tahun ke depan ini ada Rp 1 triliun yang digunakan untuk makan siang gratis, makannya nanti akan ada persiapan-persiapan lagi untuk pencocokan (anggaran) di tahun 2025,” paparnya.
Wali Kota Eri menjelaskan, Pemkot Surabaya saat ini masih berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pembangunan tanggul laut. Selain itu, ia mengungkapkan, pemkot juga akan melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan proyek tersebut.
Alasan, Wali Kota Eri menggunakan cara KPBU karena anggaran yang dikeluarkan lebih murah dan hemat. Selain itu, anggaran yang telah disiapkan untuk program lain tidak sampai dialihkan untuk proyek pembuatan tanggul laut.
“Karena duite gede iku (biaya besar itu) kita juga konsentrasi dahulu, karena tanggul laut itu akan menyedot (banyak) uang ke depannya. Yang kedua kita juga berusaha melakukan KPBU, karena KPBU ini lebih ringan, contoh ketika (mambangun) rumah sakit Rp 500 miliar, daripada setahun Rp 500 miliar hilang, nah ini cukup Rp 100 miliar nyicilnya (per tahun), sehingga yang Rp 400 miliar bisa digunakan untuk yang lainnya,” pungkasnya. (irm)
