SURABAYA, SEPUTARINDONESIA.NET – Proses lelang dan eksekusi atas sebuah rumah di Surabaya menimbulkan pertanyaan besar terkait dugaan kejanggalan peralihan hak kepemilikan. Dwi Heri Kuasa hukum dari Pak Maulana Ibrahim melaporkan adanya peralihan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 3095 yang mencurigakan. SHM tersebut awalnya atas nama Pak Lukman Ibrahim, kemudian beralih ke Lu’Lu’Ul Ilmiyah.
Kejanggalan ini terungkap setelah kuasa hukum Dwi Heri Mustika S.H.,M.H melakukan upaya pencatatan pemblokiran SHM tersebut. Meskipun telah diblokir, peralihan hak tetap terjadi. Hal ini membuat kuasa hukum mempertanyakan prosedur dan integritas proses yang terjadi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I.
“Kami telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Surabaya, Setelah menghadiri sidang dan melakukan mediasi dengan pemenang lelang, keinginan mereka tetap ingin memiliki rumah tersebut, meskipun ada kejanggalan ini.” ungkap Dwi Heri kuasa hukum.
Kuasa Hukum Lukman Ibrahim menambahkan bahwa mereka telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tanggal 11 Februari 2024. Mereka berharap Menteri ATR/BPN dapat menindaklanjuti kasus ini dan melakukan kroscek internal di BPN Surabaya I untuk mengungkap kebenaran di balik peralihan hak yang janggal tersebut.
“Pendapat saya sebagai kuasa hukum, ketika sudah ada pencatatan pemblokiran, seharusnya peralihan hak atau balik nama sertifikat tidak bisa terjadi, Saya sendiri bingung dan mempertanyakan apakah mungkin SHM berbalik nama setelah diblokir?” tegas Dwi Heri Mustika kuasa hukum.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses lelang dan eksekusi aset, serta perlunya pengawasan ketat terhadap potensi penyimpangan dalam sistem pertanahan. Publik menantikan respon dan tindakan dari pihak berwenang terkait kasus ini untuk memastikan keadilan bagi klien yang dirugikan.
