NAMLEA– Rumah sakit umum Daerah (RSUD) Namlea Kabupaten Buru, Maluku krisis Dokter bedah. Hal itu terlihat dari pantuaan media di rumah sakit umum daerah, Senin (10/7/2023).
Tidak adanya dokter bedah dibenarkan oleh salah seorang tenaga medis yang sedang berjaga di loket Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Namlea.
Kata tenaga medis Itu bahwa, dokter bedah saat ini tidak ada di tempat, kemudian ditanya terkait keberadaan dokter bedah tenaga medispun menjawab tidak tau.
Bahkan tenaga medis juga sempat memberikan saran untuk keluarga pasien yang mau melakukan operasi untuk rujuk ke rumah sakit Buru selatan.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Namlea Helmi Koharjaya yang di konfirmasi Via pesan WhatsApp tidak menjawab, walaupun pesan suda di baca dan telepon pun berdering namun tidak di respon sampai berita ini dipublikasi.
Helmi sepertinya menghindar dari konfirmasi wartawan, karena sebelumnya vidio Dirut RSUD Namlea itu sempat di seberkan pada grup whatsapp bupolo bangkit, dengan stekmen helmy bahwa mogoknya dokter itu informasi Hoax, namun kenyataan di rumah sakit mua operasi tidak ada dokter bedah.
Mursalin Sowakil Direktur Pengabdian Masyarakat LKBHMI (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam) cabang Namlea mengatakan dengan lumpunya pelayanan dokter di rumah sakit maka suda barang tentu membuat kehawatiran masyarakat terkait keselamatan nyawa mereka apabilah mereka sakit.
“Harusnya Pemerintah Kabupaten Buru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jangan tingal diam dan berlarut larut dengan persoalan ini, karena ini menyangkut nyawa masyarakat buru,” tegas Mursal.
Lanjutnya, walaupun suda dua kali ada lakukan rapat antara Pemda, DPRD, pihak dokter dan parah nakes untuk bicara persoalan tungakan pembayaran Tambahan Penghasila Pegawai (TPP) dan BPJS, namun kenyataan ada pasien yang mau operasi harus berangkat ke kota Ambon, karena tidak ada dokter bedah. Lalu tujuan rapat DPRD, pemda, dokter dan parah nakes untuk apa kalau tidak ada solusi.
Selaku Direktur Pengabdian Masyarakat LKBHMI (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam) cabang Namlea, meminta kepada pihak kejakasaan Negeri Buru untuk menyelidiki terkait tungakan pembayaran TPP dan BPJS di RSUD Namlea maupun seluruh puskesmas yang ada di kabupaten Buru.
Pihak adiyaksa harusnya menyelidiki persolaan agaran BPJS. Karena ada bau tak sedap dari situ.
“Harapanny, agar pihak kejaksaan bisa periksa parah dokter dan yang pernah di sekolahkan mengunakan beasiswa Pemda Buru, namun setelah suda lulus menjadi dokter tetapi tidak mengabdi untuk daerah kabupaten Buru namun mengabdi untuk Daerah lain,” ungkap Mursalin.
