BANYUWANGI – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, H Sumail Abdullah, turun ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk menyerahkan penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2025 oleh Bapanas dan Bulog.
H Sumail Abdullah memantau penyaluran bantuan pangan di empat lokasi di dua kecamatan berbeda.
Tiga lokasi ada di Kelurahan Pengatigan, Kelurahan Penganjuran dan Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Banyuwangi. Lalu di Desa Adat Kemiren, Kecamatan Glagah, pada Jumat 28 November 2025.
H Sumail Abdullah datang tidak sendiri. Dia didampingi anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi Gerindra, H Naufal Badri. Di Banyuwangi, kata Sumail, penerima bantuan pangan berjumlah 100.836 penerima yang terbagi di beberapa desa dan kelurahan.
“Untuk di Desa Adat Kemiren jumlah penerima Bantuan Pangan ada 334 orang,” ungkapnya.
Bantuan pangan ini menjadi simbol perhatian pemerintah yang peduli dengan kalangan ekonomi lemah dan manula. Karena saat ini Indonesia sudah swasembada pangan.
“Prabowo nggak ingin masyarakat kekurangan pangan. Beliau titip pesan agar bantuan pangan dimanfaatkan dengan baik,” ucap politisi Gerindra asli Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Karena itu H Sumail Abdullah selaku Anggota Komisi IV DPR RI meminta Kades Adat Kemiren untuk mendata ulang penerima bantuan pangan sehingga terupdate.
“Warga yang tidak layak supaya tidak menerima karena masih banyak warga yang lebih berhak. Karena ini data dari Kementerian Sosial, Bulog dan Kades hanya menjalankan. Maka silahkan diupdate ulang,” tandasnya.
H Sumail Abdullah menegaskan bahwa kedatangannya ke Desa Adat Kemiren untuk memastikan jumlah beras yang diterima sesuai, yakni dua sak per KK, dan 4 kantong minyak goreng.
“Jangan dijual, nanti baru lima hari tahu – tahu bilang ke kades tidak punya beras, padahal sudah dikasih,” pesannya kepada warga.
Selain kuantitas, kualitas bantuan pangan juga harus dijamin. Jangan sampai warga menukar dengan beras jelek untuk mencari ganti.
“Ada di daerah lain, karena ingin protes sampai rumah beras bantuan pangan diganti yang jelek, lalu protes ke kades,” ujarnya lagi.***
