sumenep-Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang menaikkan harga BBM bersubsidi, ditolak disejumlah daerah.
Penolakan harga BBM diantaranya datang dari Mahasiswa Uniba, Unija di kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur, menilai kebijakan pemerintah pusat anti rakyat, Selasa (6/9/2022). Terjadi didepan DPRD, dan kantor Bupati Sumenep.
Kordinator aksi demonstrasi Moh, Naufal Abrori saat orasinya menyuarakan, menilai kebijakan pemerintah pusat di bawa pimpinan presiden RI Joko Widodo, adalah kebijakan pro neoliberalisme, pada tataran regulasi sistem kebijakan pemerintah saat ini.
Naufal mengatakan, salah satunya bukti yang paling kongkrit adalah Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM bersubsidi, ini bertanda bahwa pemerintah pusat masih terikat dengan oligarkis kekuasaan
“Pada survey sosial ekonomi nasional tahun 2020 Pertalit masih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu, Bottom 40/-20/ dari total konsumsi (17,1 liter/Bln), upper 60/ -70/ dari total konsumsi (33,3 liter/Bln) artinya apa, subsidi energi belum di rasakan langsung oleh ekonomi masyarakat Miskin,” kata Naufal kordinator aksi
Pada saat Ir Joko Widodo, menaikkan harga BBM bersubsidi, ini jelas bertentangan dengan putusan MK nomor 002/PUU-1/2003 yang berbunyi jika BBM dan BBG tidak boleh di serahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar, namun faktanya bicara lain.
“Kami dari satuan aliansi BEM Sumenep, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, turunkan Harga BBM, mendesak Pemkab Sumenep untuk satu pandangan sikap secara tertulis menolak kenaikan harga BBM, dan khususnya DPRD Sumenep segera melayangkan surat penolakan kepeda DPR RI terkait kenaikan harga BBM,” pungkasnya.(hn)
