BANYUWANGI, seputarindonesia.net— Aktivitas tambang galian C berupa lahan bukit atau gumuk di Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, memicu sorotan.
Tambang yang berlokasi tepat di belakang Puskesmas Pembantu (Pustu) Cantuk ini diduga telah beroperasi selama lebih dari satu tahun tanpa mengantongi izin lengkap.
Baca juga: Soroti Izin Galian C di Desa Padang Banyuwangi: Pengerukan Gumuk Berjalan Lebih dari Setahun
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan, pengerukan material bukit di lokasi tersebut sudah berlangsung lama.
Warga menyebut aktivitas penggalian dan pengangkutan material berjalan cukup rutin, meski status kelengkapan perizinannya dipertanyakan.
"Sudah lebih dari setahun tambang tersebut beroperasi, tapi informasinya izinnya belum lengkap. Dulu pernah ditutup namun berjalannya waktu kembali beroperasi," ungkap salah satu warga Desa Padang yang enggan disebutkan namanya.
Pantauan di lapangan menunjukkan adanya mobilitas kendaraan berat yang keluar-masuk area tambang.
Baca juga: Kasus Emas 200 Gram, Penerima Tidak Ditetapkan Sebagai Tersangka
Truk pengangkut material hasil galian C tampak lalu-lalang melintasi ruas jalan yang berada tepat di sebelah timur Pustu Cantuk.
Keberadaan jalur angkut yang bersinggungan dengan fasilitas layanan kesehatan tingkat desa serta permukiman warga ini menjadi perhatian tersendiri, mengingat potensi dampak debu, kebisingan, hingga keselamatan lalu lintas dan kelestarian lahan gumuk.
Hasil penelusuran awal menyebutkan bahwa operasional tambang galian C di lahan gumuk tersebut diduga dikelola oleh seorang perempuan berinisial Y bersama suaminya, berinisial S.
Baca juga: Tambang Diduga Ilegal Beroperasi di Bontorita, Aktifis Soroti Pemkab Bulukumba dan Aparat Kepolisian
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi kepada pihak pengelola berinisial Y dan S maupun kepada Aparat Penegak Hukum (APH) setempat masih belum dapat dilakukan.
Redaksi masih terus berupaya mencari jalur ke pihak-pihak terkait guna mendapatkan klarifikasi resmi mengenai legalitas perizinan, dampak lingkungan, serta langkah pengawasan di lapangan.***
Editor : Mas Rio