SURABAYA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan penertiban kawasan rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum). Salah satu langkah tersebut mencakup pembentukan Kampung Tangguh serta pendirian pos penjagaan di titik-titik yang dinilai rawan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, M Fikser, menyampaikan hal tersebut usai memaparkan visi dan misi pejabat struktural di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (12/3/2025).
Fikser menegaskan bahwa pihaknya segera menjalankan instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait strategi pencegahan gangguan Trantibum. Salah satunya adalah membentuk Kampung Tangguh di kawasan rawan gangguan.
"Kita kan sudah punya data itu, lokasinya di mana saja. Dengan dasar itu kami akan melakukan pembentukan Kampung Tangguh. Kami akan turun ke warga lewat kelurahan atau kecamatan untuk pembentukan Kampung Tangguh," ujar Fikser.
Namun, sebelum pembentukan Kampung Tangguh, Satpol PP akan menyiapkan konsep serta mekanisme operasionalnya agar program ini berjalan berkelanjutan. "Kita akan buat dulu konsepnya, apa yang nanti akan kita kerjakan di sana. Jadi jangan kita cuma bentuk saja, terus tidak ada aktivitas," jelasnya.
Selain itu, Fikser mengungkapkan bahwa Wali Kota Eri Cahyadi juga menginstruksikan pendirian pos penjagaan di lokasi-lokasi rawan gangguan Trantibum. Pos tersebut ditujukan untuk mencegah berbagai gangguan, seperti balap liar, aksi gangster, tawuran hingga perang sarung.
"Pak Wali Kota Eri tadi juga minta untuk ada beberapa pos yang harus kita buat atau kita dirikan. Segera saya koordinasikan dengan teman-teman Dinas Cipta Karya (DPRKPP) untuk menentukan pos-pos mana saja yang dibutuhkan," katanya.
Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, pos penjagaan akan dilengkapi dengan sistem CCTV di lokasi-lokasi yang dinilai rawan. "Kita akan lengkapi dengan CCTV dan kita siapkan personel untuk penempatan di sana," imbuhnya.
Sejak Januari hingga 12 Maret 2025, Satpol PP mencatat telah menertibkan gangguan Trantibum di tujuh lokasi yang tersebar di lima kecamatan di Surabaya. Ketujuh lokasi tersebut meliputi Jl Demak (Kecamatan Bubutan), Jl Darmo – Jl Diponegoro (Kecamatan Wonokromo), Jl Kedung Cowek (Kecamatan Bulak), Jl Kedungdoro – Jl Pandegiling (Kecamatan Tegalsari), serta Jl Dharmahusada Indah (Kecamatan Mulyorejo).
Di sisi lain, Fikser juga berencana berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) terkait pemasangan portal di kawasan tertentu. Namun, ia menekankan bahwa pemasangan portal harus dilakukan dengan manajemen yang baik agar tidak menimbulkan masalah baru.
"Saya akan koordinasi dengan Dishub dan camat untuk membahas kawasan mana yang perlu portal. Pengaturan portal pun harus ada yang jaga, buka-tutup. Tidak dibiarkan begitu saja, nanti malah menimbulkan masalah, seperti jalan yang seharusnya bisa diakses saat siang malah tertutup," tegasnya.
Sementara itu, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga menjadi perhatian Satpol PP Surabaya pada tahun 2025. Salah satu fokusnya adalah penataan PKL yang berdiri di atas saluran di kawasan Jalan Kedungdoro.
"Pak Wali Kota Eri tadi meminta supaya ditata lebih baik. Sebenarnya kita sudah menata PKL di sana, tapi mungkin luasnya perlu ditata lagi agar terlihat lebih rapi," katanya.
Selain di Jalan Kedungdoro, beberapa titik lain juga menjadi perhatian dalam penataan PKL dan lalu lintas. Satpol PP akan berkoordinasi dengan Dishub maupun kepolisian untuk menentukan langkah-langkah penataan.
"Potensi pertama memang di Kedungdoro. Kita juga melihat ada potensi di Jalan Demak dan Indrapura. Tapi kita akan lihat dari volume kendaraan sebelum menentukan langkah penataan," jelasnya.
Fikser menambahkan bahwa setiap kawasan tentu memiliki karakteristik lalu lintas yang berbeda. Karena itu, diperlukan pendekatan khusus dalam proses penataan. "Kita akan cek mana wilayah yang berpotensi mengalami masalah serupa agar bisa ditata dengan baik," ujarnya.
Dalam menjaga ketertiban umum, Satpol PP terus menjalin sinergi dengan berbagai instansi keamanan, termasuk kepolisian dan TNI. Fikser pun mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Satpol PP, kepolisian, TNI dan instansi terkait lainnya.
"Alhamdulillah, hubungan kita baik dengan jajaran samping. Kami berterima kasih kepada kepolisian, TNI, dan Kejaksaan. Dalam menjalankan tugas, kami sering ada koordinasi di lapangan dengan mereka," pungkasnya. (irm)
Editor : Irman
