SURABAYA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mencatatkan prestasi dengan meraih peringkat pertama sebagai pemerintah kota dengan capaian rata-rata Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi untuk periode 2018-2024.
Penghargaan tersebut disampaikan pada acara Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) secara daring pada Rabu (5/3/2025).
Dalam kesempatan itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa MCP merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi.
Dengan indikator yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam, MCP 2025 diharapkan dapat menjadi acuan kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
“Pencegahan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga memastikan regulasi mendukung ekosistem yang bersih dan sehat. MCP harus menjadi sistem yang memperkuat tata kelola tanpa menciptakan hambatan bagi sektor usaha dan pembangunan ekonomi,” ujar Setyo.
Setyo juga menekankan pentingnya sinergi antar berbagai pihak dalam upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel.
Untuk itu, Ketua KPK mengharapkan MCP dapat membantu monitoring, surveillance, controlling, dan prevention bagi setiap daerah. “Ke depannya, daerah harus mampu melakukan monitoring langsung terhadap kondisi wilayahnya, mengontrol potensi kerawanan, serta mengamati (surveillance) dengan pendekatan kearifan lokal, sehingga tujuan pencegahan korupsi dapat tercapai,” tambah Setyo.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi yang hadir secara virtual, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diraih. “Ayo terus gotong royong dan saling menguatkan, kita lawan korupsi bersama. InsyaAllah Surabaya semakin sejahtera,” ujar Wali Kota Eri.
Ia juga mengungkapkan bahwa nilai Indeks MCP Pemkot Surabaya menunjukkan tren positif dengan kenaikan dari 97 pada 2023 menjadi 98 pada 2024. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata capaian MCP nasional yang berada di angka 76 serta nilai rata-rata capaian MCP tingkat Provinsi Jawa Timur yang mencapai 93,32.
“Penghargaan ini membuktikan komitmen Pemkot Surabaya dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan,” kata dia.
Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, Wali Kota Eri berharap Surabaya dapat terus berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Dengan pencapaian ini, Pemkot Surabaya menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi tetap menjadi prioritas utama,” tandasnya. (irm)
