Jakarta,Seputarindonesia.net – Sejumlah elemen masyarakat Indonesia menyerukan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melibatkan kelembagaan non-struktural seperti Lembaga Bela Negara dalam upaya pemberantasan korupsi dan kegiatan ilegal. Usulan ini didasari keyakinan bahwa lembaga-lembaga tersebut terjamin independensinya dan memiliki komitmen kuat terhadap keutuhan bangsa.Salah satu lembaga yang aktif menyuarakan kesediaan ini adalah Kelembagaan Ksatria Bela Negara (KBN).Ksatria Bela Negara secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membersihkan negara dari praktik korupsi dan kegiatan-kegiatan ilegal yang merugikan keuangan negara dan rakyat.Dalam pernyataannya, KBN menegaskan bahwa kelembagaan ini tidak perlu diragukan lagi jiwa bela negara serta kecintaan terhadap Tanah Air Indonesia, dengan banyaknya kader dan pejuang bela negara yang siap membantu pemerintah."Hal-hal khusus dari Ksatria Bela Negara adalah ingin berperan aktif dengan berbagai instansi negara, yaitu Kejagung RI, KPK RI, BIN, TNI, [dan] POLRI, dalam menjaga kemajuan bangsa dan negara demi tegaknya keadilan dan kedaulatan Negara," demikian disampaikan oleh perwakilan KBN.Dukungan serupa juga datang dari kalangan akademisi. Dr. H. Kodrat Nugraha, Rektor STIE BI Kebayoran Jakarta, turut menyuarakan dukungannya bagi pemerintahan yang bersih dari korupsi dan seluruh program Presiden Prabowo Subianto dalam menggebrak pemberantasan korupsi.KBN sendiri memberikan apresiasi tinggi atas kinerja lembaga penegak hukum. Mereka mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pekanbaru, Riau, pada Senin (3/11/2025)."Ksatria Bela Negara mengapresiasi OTT KPK di Pekanbaru Riau... dalam penangkapan terhadap Gubernur Riau (AW) demi tegaknya hukum dalam pemberantasan Korupsi yang sedang ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujar pihak KBN.Pihak KBN berharap keterlibatan lembaga-lembaga seperti mereka dapat menjadi motor penggerak tambahan bagi pemerintah untuk memastikan seluruh program Presiden Prabowo demi kemajuan bangsa dapat berjalan tanpa hambatan dari praktik-praktik ilegal dan korupsi.
Editor : Bcl
