SURABAYA, seputarindonesia.net – Peningkatan kapasitas dan produktivitas terminal peti kemas di Indonesia dinilai perlu diikuti penguatan simpul logistik di sisi darat. Langkah tersebut penting agar percepatan bongkar muat di pelabuhan tidak justru memindahkan titik kemacetan ke depo, gudang, trucking maupun jaringan jalan.
Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Prof. Kuncoro Harto Widodo, mengatakan pertumbuhan arus peti kemas harus diimbangi penguatan seluruh komponen dalam ekosistem logistik.
Menurutnya, efisiensi logistik tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Integrasi data, kesiapan sumber daya manusia hingga dukungan regulasi juga menjadi faktor penting untuk memastikan arus barang berjalan tanpa hambatan.
“Hambatan pada satu simpul akan berdampak pada simpul lainnya,” ujar Kuncoro saat dihubungi Jumat (11/9/2026).
Kuncoro mengatakan volume arus peti kemas nasional menunjukkan pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir. Kondisi itu membuat konektivitas antarsimpul semakin penting, terutama ketika kapasitas terminal terus ditingkatkan.
Ia mendorong integrasi data antara terminal, perusahaan pelayaran, depo, perusahaan trucking, kawasan industri dan pemerintah. Pemanfaatan National Logistics Ecosystem (NLE) juga dinilai perlu terus dioptimalkan.
“Yang diidealkan itu aliran informasi mestinya setiap saat bahkan kalau bisa mendahului aliran barang,” katanya.
Selain digitalisasi, Kuncoro menilai angkutan barang menggunakan kereta api perlu diperkuat sebagai salah satu alternatif distribusi menuju pelabuhan. Pengembangan moda tersebut juga dapat membantu mengurangi persoalan kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL) di jalur darat.
Pakar manajemen logistik dan rantai pasok dari Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Wahyono Bimarso, menilai terminal peti kemas di Indonesia secara umum telah semakin baik dan memenuhi standar internasional.
Namun, produktivitas terminal tidak akan memberikan dampak maksimal jika fasilitas setelah kontainer keluar dari pelabuhan tidak memiliki kapasitas yang sebanding.
“Terminal peti kemas kita sebenarnya sudah berstandar internasional. Persoalan utama justru muncul setelah kontainer keluar dari pelabuhan. Kecepatan bongkar muat tidak akan berdampak maksimal apabila depo, gudang, jalan, dan sistem distribusi di sisi darat tidak berkembang dengan kecepatan yang sama,” ujar Wahyono saat dihubungi Rabu (9/9/2026).
Kondisi tersebut, menurut Wahyono, salah satunya terlihat di Merauke. Fasilitas pelabuhan yang dinilai telah memadai masih menghadapi persoalan keterbatasan lapangan penumpukan dan gudang di kawasan belakang pelabuhan.
“Pelabuhannya sudah bagus, peralatannya lengkap, tetapi dari sana belum ada lapangan penumpukan atau gudang di belakang pelabuhan,” katanya.
Ia menegaskan peningkatan kapasitas terminal harus dirancang bersamaan dengan kesiapan simpul logistik lainnya. Jika tidak, kepadatan hanya akan berpindah dari terminal ke depo, trucking, gudang atau jaringan jalan.
Dari sisi pelayaran, Ketua DPC INSA Semarang, Hari Ratmoko, mengatakan produktivitas terminal peti kemas saat ini relatif baik. Meski demikian, peningkatan kapasitas dermaga dan kedalaman alur tetap dibutuhkan untuk mengantisipasi pertumbuhan trafik kapal.
“Semakin lancar bongkar muat, maka akan semakin efisien dan efektif waktunya dan shipping line akan senang. Waktu sandar di Pelabuhan Tanjung Emas cepat, bongkar cepat, memuat cepat dan bisa menuju ke pelabuhan berikutnya sesuai schedule,” ujarnya.
Hari juga menilai keberadaan depo kontainer memiliki posisi penting dalam rantai pasok. Depo tidak hanya menjadi lokasi penyimpanan kontainer kosong, tetapi juga dapat berfungsi sebagai buffer ketika lapangan penumpukan di terminal mulai padat.
Sementara Ketua DPC Aptrindo Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Supriyono, mengatakan kondisi arus kendaraan di Pelabuhan Tanjung Emas pada awal semester II 2026 relatif lancar.
“Sekarang sudah lancar untuk perputaran truk di Pelabuhan Tanjung Emas. Tidak ada kendala lagi karena kondisi yard di pelabuhan juga tidak sepadat di awal-awal tahun,” katanya, Kamis (10/9/2026).
Meski demikian, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi. Perubahan jadwal kapal dinilai dapat membuat truk menunggu lebih lama. Implementasi Terminal Booking System (TBS) juga masih dapat dioptimalkan, khususnya terkait ketersediaan slot kendaraan.
Aptrindo turut mendorong agar depo kontainer di Semarang dapat beroperasi selama 24 jam sehingga pergerakan kontainer lebih fleksibel dan potensi antrean kendaraan dapat ditekan.
Kebutuhan penguatan simpul logistik darat semakin terlihat di kawasan timur Indonesia. Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke, Puji Hermoko, mengatakan salah satu kebutuhan mendesak di Merauke adalah keberadaan depo kontainer di luar kawasan pelabuhan.
“Kontainer harus bisa keluar, dalam arti harus ada backup depo di luar karena Merauke 100�ponya di dalam,” ujarnya saat dihubungi Minggu (6/9/2026).
Keterbatasan ruang penumpukan tersebut turut berdampak terhadap biaya logistik. SPIL bahkan beberapa kali harus menurunkan muatan di Timika sebelum kemudian digabungkan dengan kapal lain menuju Merauke.
Kondisi itu membuat rantai distribusi menjadi lebih panjang dan meningkatkan biaya serta risiko terhadap komoditas, terutama muatan pangan.
“Harapan kami, ada kebijakan dari Pemda maupun Pemprov sehingga kami bisa membuat depo di luar,” katanya.
Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, mengatakan pihaknya juga menyiapkan revitalisasi lapangan penumpukan seluas 1,4 hektare untuk meningkatkan kapasitas pelayanan peti kemas.
Revitalisasi meliputi perbaikan infrastruktur, penguatan akses serta penambahan peralatan bongkar muat berupa rubber tyred gantry crane (RTG). Pekerjaan tersebut masih dalam proses lelang di kantor pusat.
“Pekerjaan revitalisasi itu nanti luasannya 1,4 hektare yang mau diperbaiki. Untuk penguatan, perbaikan akses, pembuatan jalur alat RTG. Dengan adanya RTG itu, kami berharap kapasitas bertambah ke atas,” ujar Rasul saat dihubungi Rabu (23/9/2026).
Menurut Rasul, depo di luar kawasan pelabuhan tetap dibutuhkan agar aktivitas penumpukan tidak membebani ruang operasional terminal. Namun, pembangunan fasilitas tersebut menghadapi tantangan investasi dan daya dukung jalan.
“Depo itu sebenarnya lini dua, memang harus di luar pelabuhan. Kami berharap perusahaan pelayaran membuat depo di luar pelabuhan. Namun, ada beberapa kendala, mulai dari kebutuhan investasi hingga izin pemerintah untuk lintas jalan keluar karena daya dukung jalan,” jelasnya.
Pemerintah daerah, lanjut Rasul, telah menawarkan lokasi untuk pengembangan depo. Penyediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kawasan pelabuhan.
“Kalau kita mau melakukan pengembangan, ada Rencana Induk Pelabuhan atau RIP. Ini sementara disusun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Penyusunannya juga melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk KSOP dan perhubungan laut,” terangnya.
Di TPK New Makassar, kelancaran distribusi juga menjadi perhatian karena terminal tersebut berperan sebagai salah satu hub utama distribusi menuju kawasan timur Indonesia.
Terminal Head TPK New Makassar, Teguh Firdaus, mengatakan operasional terminal sejauh ini berjalan dengan baik. Makassar menjadi simpul penting bagi pergerakan berbagai komoditas menuju wilayah timur Indonesia.
“Makassar jadi hub untuk Indonesia Timur. Jadi simpul utama distribusi berbagai komoditas yang bergerak menuju kawasan timur Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Senin (14/9/2026).
Menurut Teguh, Pelindo terus menjaga kesiapan infrastruktur dan peralatan bongkar muat agar pelayanan terminal berlangsung konsisten. Namun, kelancaran distribusi tidak hanya bergantung pada kecepatan aktivitas di dermaga.
“Agar kelancaran distribusi kontainer bisa terjaga. Karena kelancaran distribusi tidak hanya bergantung pada kecepatan bongkar muat di dermaga, tetapi juga kesinambungan pergerakan kontainer setelah keluar dari kapal menuju sisi darat,” tuturnya.
Ia menyebut kapasitas yang tersedia di Makassar saat ini masih memadai untuk mendukung sirkulasi peti kemas. Koordinasi antara operator terminal, shipping line, perusahaan trucking, pengelola depo hingga pemilik barang menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan rantai logistik.
Sementara itu, TPK Ambon melakukan penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi bottleneck di sisi darat.
Terminal Head TPK Ambon, Yandi Sofyan Hadi, mengatakan evaluasi dilakukan secara berkala bersama stakeholder dan pengguna jasa untuk memastikan kelancaran arus barang.
“Pelindo selalu koordinasi dan evaluasi dengan beberapa stakeholder dan customer terhadap kelancaran arus barang atau logistik,” ujar Yandi dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2026).
Menurut Yandi, salah satu kebutuhan infrastruktur yang perlu diperhatikan untuk mengimbangi pertumbuhan arus peti kemas di TPK Ambon adalah peremajaan peralatan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan peralatan tetap andal dan siap mendukung kegiatan operasional. Pelindo juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung penambahan kapasitas lapangan penumpukan.
Dengan demikian, peningkatan kapasitas terminal peti kemas perlu berjalan beriringan dengan penguatan seluruh mata rantai distribusi. Kecepatan bongkar muat di pelabuhan akan memberikan dampak optimal apabila didukung kesiapan depo, gudang, trucking, jaringan jalan, sistem informasi serta koordinasi antarinstansi dan pelaku usaha.
Editor : Bcl
