Seputarindonesia.net || Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna dengan agenda Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun anggaran 2021, Rapat yang dihadiri oleh Bupati Bojonegoro secara virtual, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Forkopimda, sekretaris daerah, Kepala OPD di ruang Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro.Rabu (25/05/2022).
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan progres report pelaksanaan tugas atau laporan pencapaian kinerja pemerintah yang dinilai dari realisasi target anggaran selama satu tahun Dengan demikian mekanisme laporan pertanggungjawaban.
Merupakan wahana untuk berbagi peran dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021.Kiranya hal ini akan mendorong tumbuhnya semangat objektivitas dan kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam menyempurnakan kinerja pemerintah daerah pada masa yang akan datang.
Dalam penyampaian pemandangan umum Pertanggung jawaban ini adalah agenda rutinan sebagaimana tindak lanjut dari LHP BPK, meskipun begitu fraksi partai Golkar akan tetap melakukan kontrol sesuai konstitusi dan meminta supaya hasil apapun dari LHP BPK bisa dijadikan pedoman dalam pengelolaan anggaran tahun berikutnya, juga secepat mungkin harus menindak lanjuti hasil rekomendasi BPK dan melakukan pembinaan yang masif kepada seluruh pengguna anggaran agar bisa meminimalisir potensi adanya temuan.
Fraksi Golkar meminta kepada esekutif mari bersama sama dengan legislatif agar segera mengambil langkah kebijakan bersama agar tidak timbul kerancuan dan kecurigaan pada masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi imege kita selaku pengelola anggaran.
Fraksi partai Golkar secara umum menilai bahwa Nota pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang disampaikan oleh pemerintah daerah pada dasarnya telah memenuhi aspek kredibilitas dan lebih realistis dalam memproyeksikan dan mengorientasikan perkembangan ekonomi yang masih diwarnai oleh ketidakpastian dan instabilitas di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi covid -19 yang dampaknya sangat luar biasa pada perekonomian. Hanya saja, aspek kredibilitas dan realistis yang dikedepankan diharapkan tidak menghilangkan fungsi APBD sebagai stimulus perekonomian daerah Kabupaten Bojonegoro.
Dari sisi pendapatan fraksi partai Golkar sangat mengapresiasi kinerja pemerintah daerah selama tahun 2021, dari tingkat capaian kinerja realisasi pendapatan daerah yang telah disampaikan, kami menilai cukup signifikan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana realisasi pendapatan dalam perhitungan APBD tahun 2021, dari target yang ditetapkan sebesar 4 triliun 294 miliar rupiah lebih, dapat direalisasikan sebesar 5 triliun 904 miliar rupiah lebih atau mencapai 137, 47% .Ini merupakan keberhasilan yang luar biasa dari seluruh jajaran stakeholder di tengah tantangan gejolak pemulihan ekonomi pasca pandemic.
Dalam kesempatan ini fraksi partai Golkar Ahmad Supriyanto.S.pd,MH mengatakan." Akan selalu memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kebaikan warga masyarakat Bojonegoro kadang kadang agak sedikit pahit demi Pemerintah daerah dan warga Bojonegoro,"ujar Supri
Fraksi partai Golkar dalam rapat lanjutan pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah akan selalu mencermati setiap nol rupiah anggaran yang dikeluarkan. Karena itu amanat dari warga Bojonegoro dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dan warga Bojonegoro.(Irul).
Editor/Publisher: Bairi
Editor : admin
