BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi, diminta mampu melaporkan pelaku investasi. Hal tersebut penting dilakukan guna memastikan investor bisa nyaman, berkembang dan mendapatkan keuntungan di Bumi Blambangan.
Pernyataan tersebut disampaikan tokoh aktivis senior, Suparmin SH, ketika membahas project geologi gunung Salakan, yang dilakukan PT Merdeka Copper Gold Tbk.
“Pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah atau bupati, harus aktif mengawal kelancaran iklim investasi,” katanya, Kamis (25/8/2022).
Mbah Parmin, sapaan akrab Suparmin, menyampaikan bahwa PT Merdeka Copper Gold Tbk adalah investor yang mengelola seluruh wilayah pertambangan milik PT Indo Multi Niaga (PT IMN). Yakni pertambangan emas diwilayah Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.
Sebagai bukti komitmen awal, didirikanlah PT Bumi Suksesindo (PT BSI). Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Bupati Banyuwangi, terbit pada tanggal 9 Juli 2012. Kini, PT Merdeka Copper Gold Tbk, akan melebarkan sayap usaha ke gunung Salakan, di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.
Namun dalam upaya realisasi, hambatan terus saja terjadi. Yang lebih miris, seakan tak ada kepedulian dari Pemerintah Daerah Banyuwangi, untuk membantu suksesi pelaku investasi.
“Harusnya kan Pemerintah Daerah Banyuwangi hingga tingkat kecamatan bisa turut aktif membantu pelaku investasi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak adil jika pemerintah daerah hanya menerima pajak serta menuntut hasil dari pelaku investasi,” bebernya.
Ketua LSM Konsorsium Demokrasi Blambangan (LSM Kodeba) ini menilai apa yang dilakukan PT Merdeka Copper Gold Tbk terhadap masyarakat dan Pemkab Banyuwangi, sudah cukup baik. Corporate Social Responsibility (CSR) sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastuktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari PT BSI juga terus berjalan.
Dalam melaksanakan project geologi gunung Salakan, PT Merdeka Copper Gold Tbk pun mengawali dengan sosialisasi. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan sejak era PT IMN dulu.
“Itu kan sudah iktikad baik perusahaan dengan melakukan sosialisasi ulang. Maka sangat aneh jika Pemkab Banyuwangi hanya diam dan seolah mengabaikan,” cetus Suparmin.
“Jika sikap Pemkab Banyuwangi terus begini, tidak menutup kemungkinan para pelaku investasi akan takut menanamkan modalnya di Banyuwangi,” imbuhnya.
Sebagai senior pergerakan dia bersaksi bahwa sejak keberadaan PT BSI yang merupakan anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk, telah berimbas kemajuan pesat diwilayah Kecamatan Pesanggaran dan sekitarnya. Bukan hanya membuka lapangan kerja baru. Tapi aliran CSR turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harusnya kan dibuat hubungan simbiosis mutualisme antara perusahaan, Pemkab Banyuwangi, Forpimda, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait,” urai Suparmin.
Dengan jalinan hubungan simbiosis mutualisme, maka setiap informasi tentang perusahaan akan tersampaikan lebih lengkap dan akurat. Yang artinya bisa menjadi penangkal masuknya pengaruh atau provokasi masyarakat dari pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Suparmin tak lupa mengingatkan bahwa Presiden Jokowi telah mengintruksikan para pihak untuk melayani, mendukung dan tidak menghambat investor. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun turut memerintahkan kepada jajarannya untuk turut serta memastikan investasi. Bahkan dia menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang terbukti mengganggu iklim investasi.
“Investasi adalah salah satu program negara kita dalam percepatan pembangunan dan ekonomi,” ungkapnya.
Bicara investasi, Suparmin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk belajar dari negara-negara maju di dunia. Seperti Inggris, Cina dan lainnya. Semua sangat terbuka terhadap investasi. Dan hasilnya, kini mereka menjadi negara maju dengan perekonomian yang kuat. (*)
Editor : Red.01 seputar indonesia
