Surabaya,Seputarindonesia.net – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemen HAM RI) menggelar forum kolaborasi bersama pemerintah daerah, komunitas masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha se-Jawa Timur dalam kegiatan bertajuk “Bersama Membangun Peradaban HAM” yang berlangsung di Surabaya pada 18–20 Juni 2026.
Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah Jawa Timur.
Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, menegaskan bahwa penguatan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi langkah penting dalam memastikan implementasi nilai-nilai HAM dapat berjalan secara efektif di berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Melalui forum ini kami ingin membangun kesamaan langkah antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab bersama terhadap hak asasi manusia. Negara memang memiliki peran utama, namun keberhasilan perlindungan HAM membutuhkan dukungan seluruh elemen,” ujarnya usai menghadiri pertemuan di Surabaya, Jumat (19/6).
Menurut Mugiyanto, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki dinamika sosial yang kompleks sekaligus menunjukkan kemampuan dalam menjaga stabilitas dan penyelesaian berbagai persoalan kemanusiaan secara baik.
“Jawa Timur memiliki tantangan yang cukup besar karena wilayah dan jumlah penduduknya yang luas. Namun daerah ini juga menunjukkan praktik yang positif dalam menjaga penghormatan terhadap HAM, sehingga layak menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyambut baik pelaksanaan forum tersebut. Ia menilai agenda yang diinisiasi Kemen HAM RI selaras dengan semangat pembangunan daerah yang mengedepankan harmoni sosial dan penghormatan terhadap hak-hak warga.
“Jawa Timur memiliki keragaman budaya dan masyarakat yang sangat besar. Di sisi lain, potensi munculnya konflik sosial maupun persoalan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat juga harus diantisipasi. Karena itu diperlukan pemahaman yang sama dari seluruh unsur, mulai akademisi, pekerja, budayawan, organisasi hingga komunitas masyarakat,” tuturnya.
Adhy menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperluas edukasi mengenai HAM hingga ke tingkat masyarakat paling bawah melalui berbagai program sosialisasi dan penguatan kapasitas yang akan dilaksanakan bersama Kantor Wilayah HAM Jawa Timur.
“Kesadaran terhadap hak asasi manusia harus menjadi bagian dari setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan. Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip HAM merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur.
“Pembangunan yang berkualitas harus berdiri di atas komitmen untuk menghormati dan memenuhi hak-hak warga. Itu menjadi dasar utama agar kemajuan daerah dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Bcl
