SURABAYA,Seputarindonesia.net – Kepedulian terhadap korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengalir. Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) melepas 12 truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan untuk para penyintas gempa, Jumat (21/8/2026).
Bantuan tersebut secara khusus menyasar Kabupaten Nagekeo. Wilayah ini menjadi salah satu prioritas lantaran distribusi bantuan yang diterima masyarakat terdampak dinilai masih terbatas.
“Nagekeo menjadi prioritas karena informasi yang kami terima, bantuan yang masuk ke wilayah tersebut masih cukup terbatas. Karena itu, kami berupaya mengirimkan bantuan secara langsung agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi,” ujar BHS saat pelepasan bantuan di Surabaya.
BHS menyadari proses distribusi bantuan ke lokasi terdampak tidak mudah. Kerusakan infrastruktur akibat gempa, termasuk sejumlah ruas jalan dan jembatan, menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang membawa bantuan.
“Kami berharap proses pengiriman dan distribusi dapat berjalan lancar. Memang kondisi infrastruktur di beberapa titik terdampak cukup berat, ada jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan. Namun, kami akan berupaya agar bantuan ini tetap bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Pengiriman bantuan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Dharma Lautan Utama serta Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP).
Sebelum bantuan diberangkatkan, koordinasi dilakukan dengan posko bencana dan masyarakat setempat untuk memetakan kebutuhan yang paling mendesak di lapangan.
“Kami tidak ingin bantuan yang dikirim justru tidak sesuai kebutuhan. Karena itu, sebelumnya kami berkoordinasi dengan posko bencana dan masyarakat di lokasi untuk mengetahui barang apa saja yang paling dibutuhkan para penyintas,” jelas BHS.
Adapun bantuan yang diberangkatkan terdiri atas susu, obat-obatan, perlengkapan ibu dan anak, selimut, generator set (genset), kabel, serta berbagai kebutuhan logistik lainnya.
Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu lebih dari 1.000 kepala keluarga yang terdampak gempa dan hingga kini masih membutuhkan dukungan.
Menurut BHS, penanganan pascabencana tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan pangan dan logistik. Pemulihan kondisi psikologis para korban, khususnya anak-anak, juga harus menjadi perhatian serius.
“Trauma healing harus menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. Anak-anak yang mengalami atau menyaksikan bencana tentu membutuhkan pendampingan agar trauma mereka tidak berlarut-larut,” tuturnya.
Ia mendorong pemerintah daerah, kepolisian, rumah sakit, serta para relawan untuk segera memperkuat layanan pendampingan psikososial bagi masyarakat terdampak.
Selain kebutuhan pokok, BHS juga mengirimkan sejumlah mainan edukatif untuk anak-anak yang berada di pengungsian. Mainan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana membantu anak-anak kembali beraktivitas sekaligus mengurangi tekanan psikologis akibat bencana.
“Kami juga menyertakan mainan edukatif untuk anak-anak. Ini memang sederhana, tetapi kami berharap bisa membantu mereka kembali ceria dan memberikan ruang untuk bermain di tengah situasi sulit yang mereka alami,” ungkapnya.
Di sektor pendidikan, BHS meminta pemerintah mempercepat proses pemulihan fasilitas belajar yang mengalami kerusakan akibat gempa.
“Jangan sampai anak-anak terlalu lama kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah yang rusak harus segera didata dan dilakukan percepatan pembangunan atau perbaikan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal,” tegasnya.
BHS yang juga menjabat Ketua Kelompok Fraksi Komisi VII DPR RI tersebut turut mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah mengerahkan sejumlah menteri untuk mempercepat penanganan bencana di NTT.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat tidak merasa sendirian menghadapi bencana. Semua pihak harus bergerak bersama, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar, memberikan pendampingan psikologis maupun mempercepat pemulihan infrastruktur dan pendidikan,” pungkasnya.
Editor : Bcl
