SURABAYA-Produk Jurnalistik di tengah gempuran beragam media sosial. Harapan besar pers tetap bisa mengawal setiap babakan sejarah di Indonesia. Namun demikian pers harus tetap melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggara roda pemerintahan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan rutin forum group discussion bertajuk Obral Obrol oleh Pokja Jurnalis Dewan Kota Surabaya (Judes) di Jalan Yos Sudarso, Surabaya. Mengangkat tema "Pers Produk Jurnalistik Vs Media Sosial" agenda tersebut dihadiri oleh Arif Fathoni, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dan Eko Widodo selaku Wakil Sekretaris PWI Jatim serta Abdul Aziz (Duta Masyarakat) sebagai Praktisi Media, hadir juga Abdul Hakim yang juga sebagai Praktisi Media (LKBN Antara).
Baca juga: DPRD Surabaya Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Yatim Piatu di Bulan Ramadan
"Makanya, kenapa saya bilang bahwa meningkatnya kualitas demokrasi atau menurunnya kualitas demokrasi itu ditentukan dengan teman-teman pers. Karena demokrasi tanpa pers itu sama dengan makan nasi tanpa ayam," ujar Arif Fatoni sesaat setelah Obral Obrol, Kamis (16/2/2023).
Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini berharap agar pers tidak menjadi media klarifikator atas apa yang muncul di media sosial. Sebab media sosial itu kan telanjang tanpa aturan sementara produk jurnalistik itu memiliki kode etik, memiliki standar-standar produk jurnalistik
"Kami berharap, Justru malah pers itu yang memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia dengan menguji kualitas isu yang muncul di medsos karena apa, kalau ini dibiarkan medsos sebagai agitasi sebagai media propaganda ini lama-lama kalau kemudian tidak diantisipasi, distruksi informasi ini membahayakan nilai-nilai ke indonesiaan kita," papar Arif Fathoni.
Dia menyatakan bahwa Indonesia itu dibangun karena keberagamannya. Sementara kita lihat di media sosial sudah tidak ada lagi norma, tidak ada energi tata krama. "Makanya kami berharap proses ini terus mengawal transisi demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat kita agar tetap teguh pada nilai-nilai ke-Indonesiaan," tutupnya.
Sementara, Wakil Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur, Eko Widodo mengatakan bahwa kita harus bijak dalam bermedsos. Sebab media sosial ini produknya tidak bisa dioertanggungjawabkan.
Baca juga: Pimpinan Komisi B DPRD Surabaya Klarifikasi Terkait Pengusiran Wartawan
"Bedanya dengan produk jurnalistik adalah mengikuti rambu-rambu yang ada. Kita punya kode etik jurnalistik," terangnya.
Eko menegaskan bahwa PWI Jatim terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah segala informasi yang ada di medsos.
"Harus diuji kebenarannya harus ditelusuri narasumbernya harus dicek tempat lokasi kejadiannya itu supaya tidak menjadi berita hoax atau berita bohong," tuntasnya.
Baca juga: Ketua Pokja JUDES Menyayangkan Pengusiran Wartawan Saat Hearing di Komisi B DPRD Surabaya
Abdul Aziz salah satu Praktisi Media dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa perkembangan yang pers yang saat ini beriringan dengan memboomingnya media sosial, maka insan pers harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
"Dan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk melakukan inovasi. Mengembangkan pengetahuannya sehingga menghasilkan produk yang inovatif, adaptif dan dapat dipertanggungjawabkan," paparnya.
Aziz yang juga Jurnalis Duta Masyarakat ini menyarankan bahwa seorang Jurnalis harus memiliki jiwa pioner di dunia informasi, khususnya dalam menghasilkan produk pemberitaan yang kompeten. (irm)
Editor : Irman