Gaji Kades Dan Perangkat Serta BPD Dalam Kab Empat Lawang Selama 7 Bulan Belum Dibayar

author seputarindonesia.net

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kades di Empat Lawang 7 Bulan Tak Terima Gaji
Kades di Empat Lawang 7 Bulan Tak Terima Gaji

i

EMPAT LAWANG- Beberapa Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa serta BPD yang ada di Kabupaten Empat Lawang mulai resah dan mempertanyakan gaji mereka yang hampir tujuh bulan belum diterima

Hal ini disampaikan oleh beberapa orang perangkat Desa dan anggota BPD kepada awak media Selasa 12/9/2023 yang meminta nama mereka jangan di tulis

"Terus terang kami bingung sekarang ini gaji yang sudah tujuh bulan belum dibayarkan apa lagi ini akan berakhir nya jabatan bupati dan wakil bupati Empat Lawang, kami takut nanti PJ bupati tidak juga bisa mengatasi masalah ini," ucap salah seorang anggota BPD mewakili rekannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang perangkat Desa yang namanya juga tidak mau kami tulis.

"Benar pak kami perangkat Desa juga belum menerima gaji sampai saat ini dan ini sudah masuk ketujuh bulan jadi kami harus bertanya kepada siapa, kenapa gaji kami yang merupakan hak kami kok belum dibayarkan sampai tujuh bulan (7 bulan) sementara jabatan bupati dan wakil bupati akan Segera berakhir lalu kemana kami harus mempertanyakan hak kami," tanbahnya.

Untuk diketahui kalau gaji perangkat Desa dan BPD itu sebenarnya masuk ke dalam APBN  tetapi penyaluran nya melalui ADD (alokasi dana desa) dan melalui pos Dana alokasi umum (DAU)  tetapi yang kami heran kok bisa gaji mereka sampai selama ini belum terbayarkan, padahal ada pos tersendiri.

Tentu ini pertanyaan besar bagi kami kalau dana APBN tidak mungkin belum di kirim dari pusat, sementara Alokasi Dana Desa (ADD) tidak pernah terlambat lalu kemanakah gaji mereka kalau memang sudah di kirim dari pusat dan ini tentu jadi pertanyaan besar bagi  Kades dan Perangkat serta BPD

Diketahui jumlah desa yang ada di Kabupaten Empat LAWANG ini lebih kurang 147 Desa, coba bayangkan kalau satu Kepala desa gaji nya lebih kurang dua juta empat ratus(2.400.000)belum ditambah gaji perangkat Desa dan BPD,dalam hitungan kasar kami kalau pemerintah kabupaten empat Lawang mau membayar seluruh gaji kades dan perangkat termasuk angota BPD selama tujuh bulan maka uang Yang harus digelontorkan lebih kurang 20 M(dua puluh milyar).

Apakah ada uang sebanyak itu ditengah kondisi kabupaten empat Lawang yang lagi terpuruk seperti ini dan apakah mampu nanti nya PJ bupati menyelesaikan persoalan ini. (Yayan)

Berita Terbaru

DPRD Jatim Dorong Wayang Kulit Lebih Dekat dengan Generasi Muda

DPRD Jatim Dorong Wayang Kulit Lebih Dekat dengan Generasi Muda

Kamis, 29 Okt 2026 21:36 WIB

Kamis, 29 Okt 2026 21:36 WIB

Rasiyo Dorong Wayang Kulit Dikemas Lebih Menarik agar Diminati Generasi Muda…

Jambore Mantri BRI 2026 di Surabaya, Perkuat Kompetensi dan Dorong Pemberdayaan UMKM

Jambore Mantri BRI 2026 di Surabaya, Perkuat Kompetensi dan Dorong Pemberdayaan UMKM

Selasa, 27 Okt 2026 20:24 WIB

Selasa, 27 Okt 2026 20:24 WIB

Bukan Sekadar Tenaga Pemasar, Mantri BRI Jadi Ujung Tombak Pemberdayaan UMKM…

Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi untuk Pinjaman Online Rp16 Juta, Kasusnya Ditangani Polrestabes Surabaya

Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi untuk Pinjaman Online Rp16 Juta, Kasusnya Ditangani Polrestabes Surabaya

Selasa, 27 Okt 2026 12:06 WIB

Selasa, 27 Okt 2026 12:06 WIB

SURABAYA,Seputarindonesia.net– Polrestabes Surabaya menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan data pribadi yang diduga digunakan untuk pengajuan pinjaman o…

Sidang Pungli Izin ESDM Jatim: Saksi Sebut Rp10 Juta, “Masak Saya Membuat Nominal Sendiri Kalau Tidak Ada Perintah”

Sidang Pungli Izin ESDM Jatim: Saksi Sebut Rp10 Juta, “Masak Saya Membuat Nominal Sendiri Kalau Tidak Ada Perintah”

Senin, 26 Okt 2026 23:55 WIB

Senin, 26 Okt 2026 23:55 WIB

Sidang Pungli ESDM Jatim Memanas, Saksi Ungkap Uang Rp10 Juta dan Perintah di Baliknya.…

Ditpolairud Polda Jatim Bongkar 4 Kasus Ilegal, dari 7 Kakatua hingga 10.600 Botol Arak

Ditpolairud Polda Jatim Bongkar 4 Kasus Ilegal, dari 7 Kakatua hingga 10.600 Botol Arak

Senin, 26 Okt 2026 21:39 WIB

Senin, 26 Okt 2026 21:39 WIB

10.600 Botol Arak dan 1.140 Liter Solar Subsidi Terungkap, Ditpolairud Jatim Dalami Jaringan…

KAI Jatim Desak Revisi UU Advokat, Usulkan Lembaga Profesi Independen hingga Perlindungan Hukum

KAI Jatim Desak Revisi UU Advokat, Usulkan Lembaga Profesi Independen hingga Perlindungan Hukum

Senin, 26 Okt 2026 20:50 WIB

Senin, 26 Okt 2026 20:50 WIB

KAI Siapkan Gebrakan! RUU Advokat Usulkan Lembaga Nasional Independen dan Perlindungan Profesi…