Kasus KDRT Anggota DPRD Banyuwangi Jadi Sorotan, Begini Tanggapan Pakar Hukum Pidana

author seputarindonesia.net

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

BANYUWANGI - Dugaan kasus KDRT yang melibatkan oknum anggota DPRD Banyuwangi, Saiful Anam, mendapat perhatian dari pakar hukum pidana, Profesor Arief Amrullah.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) tersebut menilai secara normatif anggota dewan yang terlibat tindak pidana KDRT dilakukan penahanan.

"Normatifnya jika ancaman hukumannya lima tahun atau lebih penyidik melakukan penahanan," terang Prof Arief Amrullah.

Penahanan itu dilakukan atas pertimbangan jika pelaku berpotensi melarikan diri, merusak barang bukti, dan mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana diatur pada Pasal 21 KUHAP.

Tetapi, lanjut Prof Arief Amrullah, langkah hukum itu seyogyanya diambil sebagai jalan terakhir yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah ultimum remedium.

Penyelidik maupun penyidik di kepolisian dan kejaksaan bisa melakukan pendekatan restorative justice dengan mendamaikan pasangan suami istri yang bertikai termasuk kasus KDRT.

"Ibarat piring retak jangan sampai pecah. Kalau bisa perdamaian itu melibatkan tokoh agama atau kiai agar menjadi penengah dan menasehati pasutri yang bertikai agar damai dan tidak sampai cerai," ulasnya.

Perdamaian itu akan menyelamatkan biduk rumah tangga termasuk anak-anak. Terlebih lagi jika suami istri yang berperkara karena kasus KDRT bisa kembali akur akan menimbulkan dampak positif yang luar biasa.

"Coba libatkan kiai, kasih nasehat diantara kedua belah pihak agar sama - sama sadar. Karena bisa jadi KDRT itu terjadi karena emosi sesaat yang tak terkendali," imbuh Guru Besar Hukum Pidana Unej.

Apabila pendekatan perdamaian yang diupayakan penyelidik maupun penyidik di kepolisian dan kejaksaan buntu maka proses hukum yang telah dilaporkan bisa dilanjutkan penanganannya.

Kemudian setelah proses hukum berjalan aparat penegak hukum memiliki kewenangan subjektif dan objektif mengenai penahanan terhadap tersangka maupun terdakwa.

Diberitakan sebelumnya, oknum anggota DPRD Banyuwangi atas nama Saiful Anam ditetapkan tersangka atas dugaan kasus KDRT oleh aparat Polresta Banyuwangi.

Penetapan tersangka Saiful Anam itu atas laporan istrinya, Komariyah (35), di Polsek Tegaldlimo yang kemudian penanganan perkaranya diambil alih Polresta Banyuwangi.

Dalam kasus ini, Komariyah mengaku enggan untuk menempuh jalan damai dan memilih proses hukum terhadap suaminya terus berjalan.

Tag :

Berita Terbaru

Jambore Mantri BRI 2026 di Surabaya, Perkuat Kompetensi dan Dorong Pemberdayaan UMKM

Jambore Mantri BRI 2026 di Surabaya, Perkuat Kompetensi dan Dorong Pemberdayaan UMKM

Selasa, 27 Okt 2026 20:24 WIB

Selasa, 27 Okt 2026 20:24 WIB

Bukan Sekadar Tenaga Pemasar, Mantri BRI Jadi Ujung Tombak Pemberdayaan UMKM…

Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi untuk Pinjaman Online Rp16 Juta, Kasusnya Ditangani Polrestabes Surabaya

Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi untuk Pinjaman Online Rp16 Juta, Kasusnya Ditangani Polrestabes Surabaya

Selasa, 27 Okt 2026 12:06 WIB

Selasa, 27 Okt 2026 12:06 WIB

SURABAYA,Seputarindonesia.net– Polrestabes Surabaya menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan data pribadi yang diduga digunakan untuk pengajuan pinjaman o…

Sidang Pungli Izin ESDM Jatim: Saksi Sebut Rp10 Juta, “Masak Saya Membuat Nominal Sendiri Kalau Tidak Ada Perintah”

Sidang Pungli Izin ESDM Jatim: Saksi Sebut Rp10 Juta, “Masak Saya Membuat Nominal Sendiri Kalau Tidak Ada Perintah”

Senin, 26 Okt 2026 23:55 WIB

Senin, 26 Okt 2026 23:55 WIB

Sidang Pungli ESDM Jatim Memanas, Saksi Ungkap Uang Rp10 Juta dan Perintah di Baliknya.…

Ditpolairud Polda Jatim Bongkar 4 Kasus Ilegal, dari 7 Kakatua hingga 10.600 Botol Arak

Ditpolairud Polda Jatim Bongkar 4 Kasus Ilegal, dari 7 Kakatua hingga 10.600 Botol Arak

Senin, 26 Okt 2026 21:39 WIB

Senin, 26 Okt 2026 21:39 WIB

10.600 Botol Arak dan 1.140 Liter Solar Subsidi Terungkap, Ditpolairud Jatim Dalami Jaringan…

KAI Jatim Desak Revisi UU Advokat, Usulkan Lembaga Profesi Independen hingga Perlindungan Hukum

KAI Jatim Desak Revisi UU Advokat, Usulkan Lembaga Profesi Independen hingga Perlindungan Hukum

Senin, 26 Okt 2026 20:50 WIB

Senin, 26 Okt 2026 20:50 WIB

KAI Siapkan Gebrakan! RUU Advokat Usulkan Lembaga Nasional Independen dan Perlindungan Profesi…

Jelang Nataru 2026-2027, PELNI Tebar Diskon Tiket 30 Persen, Kuota 414 Ribu Penumpang

Jelang Nataru 2026-2027, PELNI Tebar Diskon Tiket 30 Persen, Kuota 414 Ribu Penumpang

Sabtu, 24 Okt 2026 19:45 WIB

Sabtu, 24 Okt 2026 19:45 WIB

Diskon Tiket PELNI 30 Persen Resmi Dibuka, Warga Diminta Jangan Sampai Kehabisan Kuota…