Surabaya,Seputarindonesia.net - Sidang perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) antara mantan karyawan PT Joval Perkasa, Dendel Stefanus Styaka alias Jenggo, melawan pihak perusahaan kembali digelar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (18/5/2026).
Agenda persidangan kali ini berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi perusahaan oleh penasihat hukum tergugat. Sidang dihadiri kuasa hukum dari kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat.
Dalam gugatan tersebut, Dendel melalui kuasa hukumnya, Tita Praspa Dayanti, S.H., M.H. dan Dedy Otto, S.H., M.H., menuding PT Joval Perkasa melakukan pelanggaran terhadap hak-hak normatif pekerja.
Penggugat mengaku telah bekerja di perusahaan yang menaungi tempat hiburan malam Triple X, Escobar, dan Paradise sejak 2018 hingga 2026. Selama bekerja, Dendel menyebut tidak pernah menerima perjanjian kerja tertulis.
Karena itu, pihak penggugat menilai hubungan kerja yang dijalani telah memenuhi unsur Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan.
Selain persoalan status kerja, penggugat juga mempersoalkan adanya skorsing sepihak sejak Mei 2025 yang dinilai tidak memiliki dasar hukum jelas dan tidak melalui prosedur ketenagakerjaan.
Akibat kebijakan tersebut, Dendel mengaku mengalami pemotongan upah hingga penghentian pembayaran gaji sejak Januari hingga Maret 2026. Total kerugian akibat kekurangan dan tidak dibayarkannya upah disebut mencapai Rp38,5 juta.
Tak hanya itu, pihak penggugat turut menyoroti dugaan perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan serta tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026.
Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim menghukum tergugat membayar hak-hak pekerja senilai total Rp184.032.800. Nilai tersebut mencakup uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), uang penggantian hak, kekurangan upah, THR, hingga kerugian BPJS Ketenagakerjaan.
Di tengah jalannya persidangan, awak media juga menanyakan terkait tuduhan kerugian perusahaan yang sebelumnya sempat muncul dalam anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
Menanggapi hal itu, penasihat hukum penggugat, Tita Praspa Dayanti, menegaskan pihaknya mempersilakan apabila tuduhan tersebut dapat dibuktikan secara hukum.
“Silakan saja selama mereka bisa membuktikan. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, kami akan maju ke ranah pidana,” ujar Tita usai persidangan.
Tita juga mempertanyakan adanya perbedaan nominal kerugian yang dinilai tidak konsisten. Menurutnya, sebelumnya sempat disebut nilai kerugian mencapai Rp7,7 miliar, namun dalam anjuran mediator hanya tercantum sekitar Rp7,7 juta.
“Ini yang menjadi pertanyaan kami. Angkanya berubah sangat jauh dan menimbulkan ketidakjelasan fakta dalam perkara ini,” katanya.
Pihak penggugat menjelaskan, nilai Rp7.718.000 tersebut merupakan transaksi internal perusahaan yang telah diketahui dan dilaporkan kepada kasir perusahaan. Bahkan, transaksi itu disebut telah diselesaikan dan dilunasi hingga Juli 2025.
Atas dasar itu, penggugat menilai tuduhan penggelapan terhadap kliennya tidak memiliki dasar hukum dan belum pernah dibuktikan melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. (*)
Editor : Bcl
